56 DESA FIKTIF DIDUGA TIDAK MEMENUHI SYARAT PEMEKARAN

56 DESA FIKTIF DIDUGA TIDAK MEMENUHI SYARAT PEMEKARAN

Konawe, Hariansiber.com – Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada dan syaratnya harus memenuhi, sesuai yang tertuang dalam pasal 8 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Ketika dilihat dari sudut pandang regulasi terutama dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014.

Dari 56 desa tersebut yang tertuang dalam perda nomor 7 tahun 2011 ternyata tidak memenuhi syarat pemekaran baik dari jumlah jiwa, jumlah kepala keluarga maupun syarat lain yang menjadi kriteria pembentukan desa.

Sehingga kuat dugaan bahwa pemekaran 56 desa tersebut dipaksakan oleh pemerintah daerah kabupaten konawe.

Pada tahun 2015 saat pengusulan desa-desa calon penerima dana desa di temukan puluhan desa baru yang baru di mekarkan dengan payung hukum perda nomor 7 tahun 2011 yang di tanda tangani oleh bupati konawe H.Lukman Abunawas selaku bupati konawe dan H.Irawan Laliasa selaku sekertaris daerah kabupaten konawe pada tanggal 21 November 2011.

Oleh karenanya perbutan tersebut telah merugikan keungan negara hingga puluhan miliar dan besar harapan masyarakat kasus tersebut dapat di proses hukum dengan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.* ANDRY

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )