Alamak, Oknum Pendamping PKH di Lampung Utara Ini Rupanya Honor Juga di Dinas Perikanan

Alamak, Oknum Pendamping PKH di Lampung Utara Ini Rupanya Honor Juga di Dinas Perikanan

HARIANSIBER.COM|Lampung Utara – Program Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) RI bertujuan Pengentasan Kemiskinan yang ada di Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang penyalurannya melalui Pendamping PKH yang ada di Kabupaten setempat.

Namun masih ditemukan ada petugas Pendamping Keluarga Harapan (PKH) yang merangkap pekerjaan alias Double Job hal ini tentunya merupakan sebuah tanda tanya besar kok bisa ya lolos dan diterima padahal sebelumnya melalui Verfikasi data pelamar ?.

Ini terjadi di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, melalui Penelusuran Hariansiber.com dilapangan ditemukannya nama Petugas Pendamping Keluarga Harapan (PKH) yang berinisial DCM diduga telah merangkap pekerjaan (Double Job).

Sebelumnya, DCM bekerja sebagai Tenaga Pembantu Penyuluhan Perikanan yang berstatus tenaga Kontrak di Dinas itu melalui Program Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, namun yang bersangkutan juga bekerja sebagai Tenaga Pendamping di Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial melalui Program Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

DCM diduga bekerja di dua Kementerian yang sama sama menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan apakah ini dibenarkan oleh Negara.

Terkait DCM Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Utara,Paswani Hasyim membenarkan bahwa yang bersangkutan (DCM) itu memang masih aktif bekerja di Dinas Perikanan dan informasinya Kontrak Kerjanya telah diperpanjang kembali tahun 2019 sebagai Pembantu Penyuluh Perikanan,” Ungkap Paswani saat dijumpai oleh Hariansiber.com hari kamis kemarin (21/6/2019).

Mengenai hononya, Paswani menjelaskan,” yang bersangkutan dibayarkan melalui Kementerian Pusat dengan menggunakan APBN kalo gak salah sekitar 1,8 juta setiap bulannya,” Jelas Paswani.

Terpisah, Staf Sekretariat PKH yang berdampingan dengan Kantor Dinasosial Kabupaten Lampung Utara yang namanya engan untuk dipublikasikan, membenarkan bahwa DCM ini adalah Petugas Pendamping Keluarga Harapan (PKH) yang masuk bekerja pada tahun 2018 kemarin.” Ujarnya.

Mengenai honor yang mereka terima sebagai Pendamping PKH awal masuk gaji yang mereka terima sebesar 2,6 juta,” Katanya.

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Peraturan Kemensos RI No.249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan bagi Pegawai Kontrak Pelaksana PKH di Pusat dan Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, Setiap Pendamping PKH tidak di Perbolehkan Rangkap Pekerjaan dan apabila ditemukan PKH yang rangkap Pekerjaan yang bersumber dari APBN Kemensos RI wajib menindak dengan Pemecatan sesuai dengan mekanisme yang ada.

(Anton)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )