Alat Kelengkapan DPRD Minahasa Selatan Terbentuk karena Desakan INAKOR

Alat Kelengkapan DPRD Minahasa Selatan Terbentuk karena Desakan INAKOR

Hariansiber.com| Amurang Minahasa Selatan – Polemik berkepanjangan terkait pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Minahasa Selatan akhirnya terpecahkan, mendapatkan kata sepakat setelah secara resmi berdasarkan Musyawarah Mufakat dan mengacu pada tata tertib (tatib) yang ada melalui sidang paripurna DPRD Minahasa Selatan pada Rabu,26/02/2020 Resmi di bentuk.

Sidang di pimpin langsung oleh ketua DPRD Jenny J. Tumbuan dan pimpinan lainnya dan dihadiri oleh kurang lebih 26 anggota lainnya dari total 30 Anggota Dewan di DPRD Minahasa Selatan dan sudah sesuai dengan aturan dan tata tertib persidangan, di bawah pengawasan tim Polres Minahasa Selatan.

Di sinyalir terjadinya kata sepakat yang menjadi suatu keputusan bersama dalam sidang paripurna DPRD Minahasa Selatan terkait AKD karena adanya Desakan dari Masyarakat dalam hal ini DPD LSM INAKOR Minahasa Selatan, dimana beberapa kali menyampaikan pemikiran dan aspirasi di beberapa media online resmi dan yang terakhir dengan menyurati DPRD Minahasa Selatan dalam rangka permohonan Hearing atau dengar pendapat dengan ke 30 Anggota Dewan Minahasa Selatan terkait masalah belum terbentuknya AKD dan pembahasan APBD.

( Surat hasil rapat paripurna )

Ketua LSM INAKOR Minahasa Selatan Noldy Poluakan saat di temui Hariansiber.com mengiyakan bahwa benar sebagai Interprestasi masyarakat yang berbadan hukum dan sudah dikukuhkan dan di Lantik oleh Kesbangpol, maka menjadi tanggung jawab kami apabila ada masyarakat baik pribadi maupun kelompok ketika terjadi persoalan dan meminta kami secara organisasi untuk memperjuangkan, mengawal untuk suatu keadilan terhadap persoalan itu maka INAKOR sangat siap untuk membantu masyarakat termasuk dengan permasalahan di DPRD Minahasa Selatan yaitu pembentukan AKD dan pembahasan APBD kata Poluakan.

Masih kata Noldy, terkait benang kusut di DPRD Minahasa Selatan yang sudah terurai dan sudah di tetapkannya AKD kami menduga sebelumnya berlarut-larutnya pembentukan AKD pada waktu itu karena angdew hanya mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau partai sehingga berpotensi besar merugikan masyarakat, maka kami sudah beberapa kali menyampaikan pemikiran dan aspirasi terkait persoalan ini, dan waktu itu kami berencana sesudah Hearing kami akan demo, duduki dan lakukan upaya hukum kepada 30 Anggota Dewan Minahasa Selatan.

Setelah terbentuknya AKD Rencana untuk Hearing sesuai dengan surat yang sudah kami ajukan kepada Sekretariat DPRD Minahasa Selatan tentu masih sesuai dengan agenda kami, tinggal menunggu jadwal dan untuk upaya hukum kita lihat perkembangan apakah yang jalan nanti APBD atau PERKADA tutup Noldy Poluakan.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Minahasa Selatan Joins Langkun membenarkan bahwa benar jika LSM INAKOR sudah menyurati kami dengan agenda permintaan Hearing dengan 30 angdew terkait AKD dan APBD dan untuk menentukan jadwal itu tergantung pada 30 Anggota Dewan karena kesiapan waktu ada pada mereka, ungkap Langkun.

HS/JUSAK POLUDU

Editor/HS/Arf/Red/Hariansiber

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )