Anggia Erma Rini Gelar Bimtek Agar Petani Blitar Bisa Akses Perhutanan Sosial

2 min read

HARIANSIBER.COM|BLITAR – Anggota DPR RI Anggia Erma Rini menggelar bimbingan teknis dan sosialisasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan kepada petani Blitar, pada Senin (27/9/2022). Mendorong kepada petani meningkatkan kesejahteraannya jika menemui cara mengakses perhutanan sosial.

Bertempat di salah satu hall hotel di Kota Blitar, anggota DPR dari Komisi IV ini menghadirkan puluhan kelompok petani di wilayah Kabupaten/Kota Blitar dan organisasi kemasyarakatan berkaitan dengan kehutanan. Dengan pemateri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Karena banyak yang belum tahu tentang perhutanan sosial ini maka kita gelar bimtek. Terkait bagaimana sih mengakses perhutanan sosial dan bentuk programnya seperti apa kita sampaikan kepada petani kita,” ungkap Anggia Ermarini.

Anggia menjelaskan, hutan-hutan menyimpan kekayaan alam yang tinggi. Apabila masyarakat sekitar diikutsertakan dalam mengelolanya pasti kekayaan itu juga ikut mengalir ke masyarakat sehingga kesejahteraan pun meningkat.

Hanya saja dalam pengelolaan hutan ini ada sejumlah regulasi atau peraturan yang harus diketahui masyarakat. Prinsipnya lahan atau hutan yang dikelola masyarakat ini bisa terus terjaga kelestariannya namun juga bisa mendatangkan keuntungan bagi yang mengelolanya.

“Jadi dengan mengelola hutan ini diharapkan masyarakat akan mendapat manfaat ekonomi,” ujar politisi PKB tersebut.

Perempuan ramah ini menambahkan selain bimtek, hari itu juga membagikan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) bagi petani di Kabupaten Blitar. Tidak hanya itu juga memberi bantuan sapi, kambing, benih ikan koi, nila, lele sebagai bentuk perhatiannya untuk memajukan petani.

“Iya tadi itu didampingi Ibu Bupati Blitar kita membagikan Alsintan juga ada sapi, kambing, ada pula ikan koi lele dan nila,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dikutip dari laman Kementerian LHK, Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Dengan ini, masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Hingga saat ini, terdapat 3 kategori hak hutan yang dapat diajukan yaitu hak terhadap Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat. Hak untuk pengolahan hutan dapat diajukan oleh masyarakat di atas area yang diidentifikasi dalam Peta Indikatif Akses Kelola Hutan Sosial. Pemerintah sendiri telah menargetkan alokasi perhutanan sosial seluas 12,7 juta Ha area hutan. Dan dalam pelaksanaannya akan dibentuk Kelompok Kerja Daerah untuk melaksanakan pendampingan dan pembinaan bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri dalam program ini.

 

Penulis: MEIDIAN DONA DONI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *