AP2 Sultra Turun Demo Kanwil Kemenkumham, Ini Tuntutannya

AP2 Sultra Turun Demo Kanwil Kemenkumham, Ini Tuntutannya

HARIANSIBER.COM|KENDARI – Masih bermasalah, Warga nanga-nanga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari yang didampingi Lembaga Aliansi Pemuda Dan Pelajar Sulawesi Tenggara (LAP2 Sultra) melakukan demonstrasi di Kantor Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Sulawesi Tenggara, menolak penggunaan lapas wanita dan anak yang berada di nanga-nanga.Aliansi Pemuda Pelajar (AP2) Sultra, bersama masyarakat pemilik lahan, melakukan aksi demonstrasi di depan kantor wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sultra, Selasa (21/1/2020).

Demo yang terjadi adalah buntut dari penyerahan tanah masyarakat oleh Pemprov Sultra kepada Kanwil Kemenkumham Sultra.Diserahkannya tanah masyarakat tersebut merupakan suatu konspirasi para oknum pejabat,” tegas Dewan Pimpinan AP2 Sultra Laode Hasanudin Kansi dalam orasinya.

Dikatakan, kedatangan kami kesini adalah untuk memperjuangkan hak rakyat, dan kami sudah berapa kali melakukan demontrasi terkait lahan masyarakat yang dihibahkan Pemprov Sultra ke Kanwil Kemenkumham untuk pembangunan lapas. “Saya akan bawa persoalan ini ke Kemkumham Jakarta,” ungkapnya.

Hasanudin juga mempertanyakan kenapa pemprov Sultra selalu merampas hak masyarakat? Bahkan banyak isu yang beredar bahwa tanah masyarakat selalu di rampas oknum pejabat.

Parahnya kata Hasanudin, pihak Kanwil Kemenkumham Sultra langsung membangun lapas tanpa memperhatinkan asal usul tanah.
Seharusnya Kanwil Kemenkumham Sultra lihat dulu status lahan apakah itu punya surat – surat, atau bukti kepemilikan, tapi langsung saja membangun lapas, padahal lahan tersebut masih bermasalah antara masyarakat dan pemrov Sultra,”sebutnya.

Dirinya menduga ada mafia tanah dalam persoalan tersebut. “Jadi, kami menduga ada permainan mafia tanah, kalau pemprov menghibahkan tanah di Nanga – nanga untuk pembangunan lapas tolong tunjukan bukti kepemilikannya atau dokumen dari tanah itu,” tegasnya.

Seyogianya tegas Hasanudin, pemprov Sultra harus duduk bersama dengan masyarakat pemilik lahan untuk mencarikan solusinya, kalau perlu ganti rugi agar tidak menghilangkan hak masyarakat.

Salah seorang pemilik lahan, La ode Hasana juga angkat bicara ini dalam aksi demontrasi tersebut. “Tanah milik masyarakat di Nanga – nanga itu atas nama saya, saya salah satu ahli waris sejak tahun 1970 an, kenapa pemprov Sultra tiba – tiba mengklaim miliknya, ini yang kami pertanyakan, apa lagi disana sudah berdiri Lapas milik Kanwil Kemenkumham Sultra,”Ujarnya penuh heran.

Dalam aksi tersebut para demonstran diterima oleh Kepala Devisi administrasi Kortini JM S, dan Kabag Umum Amir Sahrun dan beberapa staf Kanwil Kemenkumham Sultra.

“Bukan kami saja yang dapat lahan di Nanga-nanga itu, banyak juga dinas lain, dan itu juga sudah dirapatkan di DPRD Provinsi, dan berdasarkan persetujuan pemerintah daerah tanah ini akan di hibahkan kepada kami, penyerahan hibah tersebut sudah ditandatangani oleh gubernur Alimazi, dan di sepakati DPRD Provinsi serta Muspida,” kata Amir Sahrun.

Dikatakannya, terkait masalah asal usul lahan di Nanga – nanga pihak Kemenkumham tidak tau. “Asal usul tanah kami tidak tau, silahkan tanya pemrov Sultra, karena kami hanya diberi hibah oleh pemerintah provinsi dan kami tidak mungkin membangun diatas lahan bermasalah,” sebut Amir Sahrun.

Laporan : Edison

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )