Asisten III Sopyan, Ada Sanksi Tegas bagi Desa Yang Menunggak Pajak PBB

2 min read

HARIANSIBER.COM|Lampung Utara – Ada sanksi tegas bagi Desa yang belum lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).karena Pajak ini sipatnya wajib maka tidak ada alasan bagi desa untuk tidak melunasinya.

Hal tersebut ditegaskan Pemerintah Daerah melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Hi. Sopyan, SP.MM, saat menghadiri Sosialisasi NJOP- P2 yang berlangsung di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Jumat (25/6/2022).

Menurut Asisten III, Sosialisasi NJOP- P2 telah berlangsung di 23 Kecamatan yang telah dibagi menjadi 8 titik. Dan telah berjalan di 6 titik dan tinggal 2 titik lagi yakni Kecamatan Abung Barat dan Kecamatan Bukit Kemuning.Mudah mudahan di akhir bulan maret 2022 bisa dirampungkan.

Lebih lanjut sambung Sopyan, PBB itu sipatnya wajib dan harus dilunasi dengan nilai yang telah disesuaikan dengan NJOP- P2. Maka dari itu kita menghimbau kepada Kepala desa apabila dana PBB yang sudah diterima dari masyarakat segera di setorkan ke BPPRD dan jangan di tunda tunda guna menghindari hal hal yang tidak inginkan.” ujarnya.

Disisi lain, Asisten III sangat mengapresiasi kinerja Kecamatan Abung Semuli yang telah lunas PBB selama tiga tahun secara berturut turut dan semoga bisa menjadi contoh bagi Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini.

Sembari menghimbau kepada masyarakat agar selalu taat membayar pajak PBB nya dan pihak desa dan Kecamatan agar tidak henti hentinya memberikan himbauan ini kepada warganya dan apabila dananya sudah disetor oleh masyarakat melalui RT/LK maka segera disetorkan ke Daerah melalui BPPRD. Dan jangan main main dengan Pajak PBB karena ini jelas ada pidananya.

Sementara itu, Camat.Abung Selatan, Maryadi, akan mmberikan teguran kepada Kepada Desa binaannya yang masih menunggak Pajak PBB karena diketahui ada dua desa yang menunggak pajak PBBnya.

” Segera akan kita berikan teguran keras terkait hal tersebut karena Pajak PBB adalah wajib sehingga harus segera dilunasi, kita akan memanggil Kades yang yang bersangkutan, sembari mengetahui kendalanya apakah memang belum disetorkan oleh RT/LK atau memang sebaliknya.”ungkap Maryadi.

(Anton)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.