Bantuan yang Meningkat: Keberhasilan atau Alarm Bahaya?
HARIANSIBER| JOMBANG – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah, Dinas Sosial Kabupaten Jombang kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat dengan menyalurkan 3.636 paket bantuan sosial. Bantuan yang berisi 5 kilogram beras serta uang tunai Rp100 ribu ini diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti abang becak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Dalam apel simbolis yang digelar di lapangan Pemkab Jombang, Kamis (20/03/2025) pagi, Bupati Jombang H. Warsubi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyerahkan langsung bantuan kepada para penerima manfaat.
Dalam keterangannya, Warsubi menegaskan bahwa program ini akan ingsyaAllaah terus berlanjut dan berkembang setiap tahunnya.
“Bantuan ini berasal dari dana APBD 2025 dan akan terus kami tingkatkan. Tahun depan, insyaallah jumlah penerima dan besaran bantuannya akan bertambah,” ungkapnya.
Namun, meskipun program ini mendapatkan apresiasi, penulis menilai bantuan sembako saja belum cukup untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Jombang. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Jombang mengalami kenaikan antara tahun 2022 dan 2023. Hal ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi pengentasan kemiskinan secara lebih komprehensif.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jombang meningkat seiring dengan memburuknya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Bantuan yang diberikan, meskipun meringankan, hanya bersifat jangka pendek dan belum menjadi solusi permanen.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin meningkat dari 115.480 jiwa pada tahun 2022 menjadi 117.360 jiwa pada tahun 2023. Garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 488.754 per kapita per bulan, naik 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian, dengan 7.408 jiwa masuk dalam kategori ini. Kecamatan Mojowarno mencatat angka tertinggi dengan 793 jiwa, diikuti oleh Plandaan (640 jiwa) dan Mojoagung (607 jiwa).
Pemerintah daerah perlu melakukan langkah lebih progresif dalam memberdayakan masyarakat miskin agar mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan. Program pelatihan keterampilan, akses modal usaha, serta pendampingan ekonomi harus lebih diperluas agar penerima bantuan bisa memiliki kemandirian ekonomi.
Bantuan sosial yang diberikan memang merupakan bentuk kepedulian pemerintah, tetapi tanpa kebijakan yang lebih terintegrasi, kemiskinan akan tetap menjadi permasalahan kronis di Jombang. Oleh karena itu, ke depan, Pemkab Jombang harus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, agar program sosial tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan warga.
Menanggapi kritik bahwa bantuan sembako saja belum cukup untuk mengatasi kemiskinan di Jombang, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Risto, menegaskan bahwa program bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial bukan satu-satunya upaya dalam mengatasi kemiskinan.
Risto mengakui bahwa tahun ini jumlah penerima bantuan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi bukti bahwa tingkat kebutuhan masyarakat semakin tinggi, sehingga pihaknya harus bekerja lebih keras dalam memastikan program ini berjalan dengan tepat sasaran.
“Kami melihat tren peningkatan jumlah penerima, yang berarti masyarakat semakin membutuhkan uluran tangan pemerintah. Ini menjadi tantangan besar bagi kami di Dinsos untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat,” ujar Risto.
Kami terus berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang melalui berbagai program sosial yang tepat sasaran. Salah satu upaya nyata yang telah kami lakukan adalah mengadakan operasi katarak gratis bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dan RSUD Jombang, guna menekan angka kebutaan di daerah ini.
Selain itu, kami telah menyalurkan berbagai bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT), untuk mendukung kesejahteraan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Kami juga aktif dalam monitoring penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, memastikan bantuan diterima oleh mereka yang berhak dan tepat sasaran.
Dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang sosial, kami telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Dasar bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) agar mereka lebih kompeten dalam memberikan pelayanan sosial. Kami juga melakukan sosialisasi terkait izin pengumpulan uang atau barang (PUB) dan undian gratis berhadiah (UGB) untuk memastikan setiap kegiatan berlangsung sesuai dengan regulasi.
Ke depan, Dinas Sosial Kabupaten Jombang akan terus memaksimalkan pelayanan sosial bagi masyarakat, sejalan dengan visi bupati “Jombang Sejahtera untuk Semua.” Kami berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanan sosial, meningkatkan efektivitas program bantuan, serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar setiap masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan dan pendampingan yang layak.
Sebagai bagian dari strategi perencanaan yang matang, kami akan terus mengadakan Forum Rencana Kerja, memastikan setiap program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, kami optimis dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan warga Kabupaten Jombang.(*)(BRT)