Baru 21 Desa Dilampura Ajukan Pencairan DD tahun 2020

Baru 21 Desa Dilampura Ajukan Pencairan DD tahun 2020

HARIANSIBER.COM| Lampung Utara – Sejak diberlakukanya undang-undang nomor 6 tahun 2014, dimana masing masing desa telah menerima kucuran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN, saat ini mekanisme Penyaluran dananya mengalami Perubahan karena langsung melalui rekening desa.

Sementara itu, berkas usulan sebagai syarat dalam pencairan dana desa (DD) di Kabupaten Lampung Utara tahun 2020 baru 21 desa dari 232 desa yang ada di Lampura.

Ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 205 yang isinya, merubah Sistem yang sebelumnya dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) baru ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD).Dan saat ini lansung penyaluran nya RKUN ke RKD tanpa melalui RKUD.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Lampung Utara, R.Habibie S.STP MM. Mewakili Kadis PMD, Ir.Wahab. MM. yang didamping Kasi Pemdes, Maulana diruang kerjanya. Selasa (03/3/2020)

Menurut Habibie, jadi memang berubah pola semuanya, yang menjadi syarat usulan lengkap RAPB-Des, SISKU-Des, Pagu Edukatifnya kemudian kita rekam ke Aplikasi Ospam namanya ke keuangan.

Sementara ini desa yang kita anggap cukup dengan syarat syarat diatas misalkan APB-Des sudah di Evaluasi oleh pihak Kecamatan baru 21 Desa yang telah dimasukan dalam daftar usulan itu tugas kita dari Pemdes dan selanjutnya tugas BPKA,” ujarnya.

Hasil Koordinasi kita ke pihak KPPN Kotabumi terkait pencairan tahap pertama ditahun 2020 yang dibutuhkan adalah,APB-Des dan Peraturan Bupati (Perbub) sudah kita buatkan dan telah ditandatangani.

Kemudian untuk sampai ke KPPN ada syarat lain seperti, Surat Pernyataan yang ditandatangani selanjutnya diserahkan ke BPKA untuk diberikan Surat Pengantar dari Kabupaten ke KPPN yang ditandangani Bupati atau yang ditunjuk oleh Bupati,” jelasnya.

Selanjutnya untuk target pencairan Dana Desa (DD) tahap awal ini, kalau usulannya hari senin dalam minggu ini juga di proses paling lambatnya senin depan beres. kalau usulan dari 21 Desa sudah terlihat mikanisme nya kita sudah paham syaratnya dan teknik dalam mengupload atau rekam itu pasti lancar,” terangnya.

Oleh karena itu, dirinya menghimbau kepada Desa desa yang belum menyelesaikan berkas sebagai syarat Administrasi, karena saat ini sudah melalui sistem online kalau belum lengkap pastinya akan ditolak oleh sistem itu sendiri saat dilakukan penginputan datanya.

Selain itu, peran aktif pihak Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten setempat dan Aparatur Desa juga diperlukan.

Karena semua usulan dari Pemerintahan Desa masing – masing kalau memang Desa terlambat mengusulkan pastinya akan terlambat juga. Sekarang ini walaupun satu desa yang masukan usulan namun datanya lengkap maka pihak dari KPPN siap mencairkan dan tidak akan menunggu berapa banyak desa yang mengusulkan,” paparnya.

Pada dasarnya, pihak Dinas PMD tidak pernah menghambat namun apabila ada persyaratan berkas administrasinya ada yang kurang, kami akan membertahukan untuk segera dilengkapi. Namun terkadang Desa menganggap pihak Dinas PMD yang selalu menghambat padahal berkasnya memang belum lengkap.

Diketahui, dalam hal Laporan Provinsi Lampung menduduki peringkat pertama se – Sumatera dan Kabupaten Lampung Utara menduduki peringkat pertama se- Provinsi Lampung, dengan pola rekomendasi artinya dinilai lebih mudah dalam hal pengambilan data -data, karena dalam rekomendasi ini ada rencana Penguna Anggaraan dengan mudah untuk memasukan dalam Aplikasi,” ungkapnya

Di Provinsi Lampung yang sudah cair Dana Desa (DD) tahap awal Kabupaten Pringsewu informasinya Progres Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI disusul 12 desa di Kabupaten Mesuji,” pungkas Habibie.

HS/Anton

Editor/Arf/Red/Hariansiber

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )