Blitar Siap Jadi Role Model Kota Anti Korupsi se-Indonesia, Walikota Santoso Bangga Bangun Pondasi Clean and Good Government
HARIANSIBER.COM|BLITAR – Kota Blitar kembali mencatat sejarah baru sebagai salah satu kota percontohan anti korupsi di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Santoso, komitmen dalam menerapkan konsep clean and good government kini berbuah hasil. Kota Blitar resmi masuk dalam Program Percontohan Kota Kabupaten Anti Korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada Selasa (11/2/2025), sebagai bentuk persiapan, Pemerintah Kota Blitar menggelar bimbingan teknis (Bimtek) di Balai Kota Kusuma Wicitra dengan menghadirkan Plh Peran Serta Masyarakat KPK, Ariz Dedy Arham, sebagai narasumber. Dalam kegiatan ini, jajaran kepala OPD, camat, dan lurah diberikan pemahaman mengenai indikator dan kriteria yang harus dipenuhi agar Kota Blitar dapat dikukuhkan sebagai Kota Percontohan Anti Korupsi.
“Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini seluruh kepala OPD, Pak Camat, Pak Lurah se-Kota Blitar telah mendapatkan pencerahan dari bimbingan teknis yang tadi disampaikan Pak Ariz dari KPK. Sehingga kita mendapatkan wawasan yang menjadi bekal dalam mempersiapkan kriteria penilaian karena kita ingin Kota Blitar yang kita cintai ini ditetapkan menjadi percontohan kota anti korupsi,” ujar Wali Kota Santoso usai membuka Bimtek.
Wali Kota Santoso mengungkapkan rasa bangganya karena Kota Blitar terpilih menjadi salah satu dari tiga daerah yang masuk dalam program ini bersama Kabupaten Minahasa dan Kota Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan telah berada di jalur yang benar dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.
“Kota yang masuk program percontohan anti korupsi ini ada 3 saja di Indonesia, yaitu Kota Blitar, Kabupaten Minahasa, dan Kota Mataram. Tiga kota ini bisa menjadi role model bagaimana tata kelola pemerintahan di kabupaten/kota tersebut benar-benar bebas dari korupsi. Sehingga ini menjadi modal yang sangat penting bagi pemerintah Kota Blitar ke depannya,” ungkap Santoso.
Menurut Plh Peran Serta Masyarakat KPK Ariz Dedy Arham, untuk bisa masuk dalam program ini, sebuah daerah harus memenuhi 8 kriteria awal, seperti: Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang tinggi, Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan skor di atas 70, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) secara berturut-turut, dan Kepala daerah yang tidak pernah terlibat dalam kasus hukum terkait korupsi
“Delapan kriteria ini sangat sulit sekali dipenuhi, tapi alhamdulillah Kota Blitar bersama dengan dua daerah lainnya bisa memenuhi kriteria awal,” jelas Ariz.
Meski telah berhasil lolos ke dalam program percontohan, Kota Blitar masih harus memenuhi 6 komponen dan 19 indikator penilaian agar dapat dikukuhkan sebagai Kota Anti Korupsi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada Desember 2025.
Dari indikator penilaian itu, tidak hanya aspek pemerintahan saja yang dinilai, partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan kota yang benar-benar anti korupsi. Oleh karena itu, Bimtek yang digelar selama tiga hari ini turut menghadirkan perwakilan dari pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat guna memastikan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.
“Inti dari program ini adalah mewujudkan kota yang sistem anti korupsinya berjalan sendiri. Tentunya dilihat dari indikator seperti partisipasi masyarakat dalam pengawasan yang tinggi, sehingga tanpa pengawasan formil dari KPK pun, sistem ini bisa berjalan,” terang Ariz.
Dengan pencapaian ini, Kota Blitar semakin meneguhkan dirinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Blitar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.
Penulis: MEIDIAN DONA DONI