BPPRD Lampung Utara Genjot PAD Lewat NJOP- P2

2 min read

Editor : Anton

HARIANSIBER.COM|Lampung Utara – Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) kembali menggelar Safari Sosialisasi Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi Perkotaan dan Perdesaan (NJOP-P2).

Kali ini yang menjadi sasarannya, yakni 9 Desa yang ada di Kecamatan Abung Surakarta dan 12 Desa yang ada di Kecamatan Abung Timur dan 11 Desa di Kecamatan Muara Sungkai. Sosialisasi berlangsung di Aula Kantor Camat Abung Surakarta. Kamis (24/3/2022).

Sosialisasi NJOP- P2 dihadiri langsung oleh Kepala BPPRD Lampura, Ir. Hi. M. Saragih, MM didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Penetapan, Syamsul Qomar, ST dan Kabid PBB dan BPHTB, Risa Wati, SE; Koordinator Penetapan Hak Tanah BPN Lampura, Edi Lukman Hakim, S.Tr; Camat Abung Surakarta, Apriyadi, S.IP., M.A.P dan jajaran; Kepala Desa, Aparatur Desa, dan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPPRD Ir. Hi. M. Saragih, MM menjelaskan, Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Pemerintah oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi Kemakmuran rakyat.

Maka dari itu, semua kita memiliki kewajiban yang sama terhadap pajak, dalam hal ini pajak bumi dan bangunan (PBB).” jelasnya.

Karena NJOP merupakan harga rata-rata yang didapatkan dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. NJOP inilah yang dijadikan dasar dalam pengenaan pajak terhadap wajib pajak dalam 1 tahun kalender dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

“NJOP yang tidak kena wajib pajak ditetapkan paling sedikit Rp.10 juta untuk setiap wajib pajak dengan tarif pajak PBB-P2 paling tinggi 0,5 persen,” terang Saragih.

Kendati demikian, idealnya penyesuaian NJOP sebaiknya dilakukan setiap 3 (tiga) tahun, namun yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara belum ada penyesuaian sejak tahun 2013 semenjak pelimpahan dari KP-Pratama ke BPPRD dalam pengelolaan PBB-P2.

“Artinya sudah hampir 10 tahun, belum ada penyesuaian NJOP ini, jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya, sudah mengalami kenaikan mencapai 400 persen.” papar Saragih.

Hal tersebut, tertuang didalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 68 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Nilai Jual Beli Objek Pajak Bumi Tahun 2022, Pajak Bumi di Lampura akan mengalami kenaikan berkisar 200 persen.

Sosialisasi Penyesuaian NJOP ini akan terus kita laksanakan juga di Kecamatan lainnya, dengan harapan tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban pajaknya lebih baik lagi.” kata Saragih.

Sementara itu Camat Abung Surakarta, Apriyadi, S.IP., M.A.P menyampaikan dukungannya atas Penyesuaian NJOP-P2 di Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.

Karena Penyesuaian iNJOP-P2 sangat berkaitan dengan kenaikan PAD Lampung Utara kedepan, salah satunya melalui sektor pajak sehingga mampu untuk meningkatkan pembangunan Sarana dan Prasarana.

Tentunya ini momentum bagi kita semua sebagai warga masyarakat untuk bisa lebih ikut andil dalam mendukung Pembangunan dengan berkomitmen dan taat dalam membayar pajak tepat waktu, mudah-mudahan seluruh Kepala Desa, khususnya di Kecamatan Abung Surakarta dapat 100 persen Lunas PBB, sehingga Pembangunan di Lampung Utara mendapat Prioritas oleh Pemerintah Daerah.” ungkap Apriyadi.

(Tim/An)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.