HARIANSIBER | JOMBANG – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menghantui peternak di Kabupaten Jombang. Dengan total kasus yang telah menembus angka 1.389 ekor per 3 Februari 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang akhirnya menetapkan status Keadaan Darurat Bencana Non Alam (KDBNA). Dalam upaya menekan penyebaran, Pemkab mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 700 juta untuk vaksinasi dan sarana pendukung.

Namun, keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah pengeluaran dana BTT benar-benar efektif atau sekadar langkah panik tanpa solusi jangka panjang?

Tidak bisa disangkal, PMK telah membawa dampak besar, terutama bagi peternak. Dengan 90 ekor sapi mati, 131 ekor dipotong paksa, dan 301 ekor masih sakit, kerugian ekonomi jelas terasa. Di sisi lain, populasi sapi di Jombang mencapai 70.000 ekor, sementara vaksin yang tersedia hanya 7.000 dosis, jauh dari kebutuhan ideal sekitar 8.000 dosis. Seperti yang di muat di media Online.

Dari perspektif kebijakan publik, penggunaan BTT bisa dibenarkan. Anggaran ini memang dirancang untuk keadaan darurat, dan wabah PMK memenuhi kriteria tersebut. Tanpa intervensi cepat, jumlah kasus bisa terus meningkat, yang bukan hanya merugikan peternak tetapi juga mengancam ekonomi daerah.

Tetapi, benarkah penggunaan BTT ini satu-satunya pilihan?

Antara Transparansi dan Efektivitas

Keputusan Pemkab Jombang mengalokasikan hampir Rp 700 juta untuk vaksinasi dan sarana pendukung tentu harus dikawal dengan transparansi yang ketat. Beberapa pertanyaan kritis yang perlu diajukan:

Bagaimana rincian penggunaan dana tersebut?
Sampai saat ini, belum ada informasi jelas mengenai harga vaksin per dosis, jumlah vaksin yang dibeli, serta anggaran untuk sarana pendukung seperti disinfektan dan alat penyimpanan. Jika tidak ada kejelasan, ini bisa menjadi celah bagi ketidakefisienan atau bahkan potensi penyalahgunaan anggaran.

Apakah ada sumber dana lain selain BTT?
Pemerintah pusat dan provinsi juga memiliki anggaran penanggulangan PMK. Mengapa Pemkab langsung menggunakan BTT? Apakah bantuan dari pemerintah provinsi atau pusat sudah maksimal? Jika belum, bukankah lebih baik memaksimalkan opsi tersebut sebelum mengeluarkan dana darurat daerah?

Apakah vaksin cukup untuk mengatasi wabah?
Vaksinasi memang solusi utama, tetapi apakah itu satu-satunya cara? PMK tidak hanya menyebar melalui kontak langsung, tetapi juga melalui udara, alat peternakan, dan manusia. Tanpa penguatan biosekuriti, pembatasan lalu lintas ternak, serta kompensasi bagi peternak yang terdampak, penggunaan vaksin saja tidak cukup.

Siapa yang Paling Diuntungkan?

Ketika dana BTT sebesar hampir Rp 700 juta dikeluarkan, pertanyaan berikutnya adalah: Siapa yang paling diuntungkan?

Tentu saja, peternak akan merasa terbantu dengan vaksinasi. Tetapi apakah distribusi vaksin akan dilakukan secara adil dan transparan? Ataukah hanya segelintir kelompok tertentu yang mendapatkan prioritas?

Selain itu, perlu dicermati siapa penyedia vaksin dan sarana pendukung. Jika proses pengadaan dilakukan tanpa pengawasan ketat, tidak menutup kemungkinan ada kepentingan tertentu yang diuntungkan.

Jangan Sampai Jadi Kebijakan Gagal?

Sebagai kebijakan darurat, penggunaan BTT memang bisa menjadi solusi jangka pendek. Namun, jika tanpa pengawasan dan transparansi yang jelas, kebijakan ini justru bisa menjadi langkah tergesa-gesa yang tidak memberikan dampak signifikan.

Pemkab Jombang harus memastikan bahwa:

Setiap rupiah yang dikeluarkan jelas peruntukannya, serta distribusi vaksin dilakukan secara merata.

Strategi penanggulangan PMK tidak hanya bergantung pada vaksin, tetapi juga penguatan biosekuriti dan mitigasi dampak ekonomi.

Tanpa langkah komprehensif, alokasi dana BTT ini berisiko hanya menjadi bantuan sesaat tanpa menyelesaikan akar masalah PMK. Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi solusi tambal sulam yang diulang setiap tahun.

Artikel ini masih banyak “tanda tanya” sehingga masih membutuhkan Konfirmasi ke beberapa Pihak terkait. (*)(BRT)

About The Author