Di Awal 2022, DPRD Kabupaten Blitar Ajukan 4 Ranperda Inisiatif

2 min read

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito usai memimpin rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Inisiatif Komisi-komisi DPRD, Rabu (16/3/2022).

HARIANSIBER.COM|BLITAR – Keempat Komisi di DPRD Kabupaten Blitar masing-masing mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Pada Rabu (16/3/2022) melalui Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi menyepakati usulan tersebut menjadi Ranperda Inisiatif DPRD dibahas lebih lanjut di awal tahun 2022.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mengatakan dalam rapat tersebut seluruh fraksi berpandangan usulan komisi perlu diproses menjadi dalam lembaga DPRD dalam bentuk Raperda Inisiatif. Dengan harapan membantu Pemerintah Kabupaten Blitar menjalankan pemerintahan semakin baik demi kesejahteraan rakyat.

“Hasilnya seluruh fraksi menyatakan dukungan persetujuan terhadap inisiatif dari komisi komisi itu dan baru saja tadi Paripurna pengambilan keputusan yang ke-4 inisiatif dari Komisi itu disetujui untuk menjadi inisiatif DPRD,” ungkap Suwito usai memimpin rapat.

Keempat Ranperda Inisiatif DPRD tersebut, beber Suwito, dari Komisi I tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Komisi II mengajukan Ranperda Perlindungan Produk Lokal. Komisi III, Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. Dan terakhir dari Komisi IV mengajukan Ranperda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Blitar.

“Keempat Ranperda tadi alhamdulilah lancar berproses dan sekarang menjadi Inisiatifnya DPRD. Selanjutnya akan kita sampaikan ke Bupati untuk dibahas lebih lanjut usulan Ranperda dari DPRD untuk dibahas lebih lanjut, karena eksekutif yang nantinya melaksanakan jika menjadi Perda,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut berharap eksekutif bisa dengan cepat dan cermat dalam menyempurnakan usulan DPRD. Dimana Perda sendiri nantinya menjadi kerangka kerja atau acuan menjalankan roda pemerintahan, bisa sesuai tujuannya yaitu untuk kesejahteraan rakyat.

“Targetnya 1 bulan maksimal 2 bulan ini sudah selesai pembahasan dan resmi menjadi peraturan daerah,” pungkasnya.

 

Penulis : MEIDIAN DONA DONI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.