Didesak Massa Usut Hoax Hibah Kementerian PUPR, Ini Penjelasan Wabup Blitar

3 min read

Kolase Koordinator KRPK M Triyanto (kiri), Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso (kanan) usai kegiatan diskusi membahas hoax hibah Kementerian PUPR.

HARIANSIBER.COM|BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mendapat desakan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK), Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) dan Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) terkait hoax hibah APBN untuk perbaikan jalan di Kabupaten Blitar. Pada Senin (26/4/2022) massa mendatangi Kantor Bupati Blitar mendesak pengusutan tuntas munculnya berita bohong tersebut.

Koordinator aksi M Triyanto mendesak agar Pemkab Blitar memberikan klarifikasi nya, dari yang telah mengabarkan mendapatkan hibah dari kementerian PUPR senilai Rp 229,5 miliar untuk perbaikan 14 ruas jalan di Kabupaten Blitar. Sebagaimana rakyat membuat hoax pun diproses hukum, pemerintah pun juga perlu diproses jika memang membuat hoax.

“Bagaimana kalau penguasa yang membuat hoax, juga harus diusut tuntas,” ujar Triyanto.

Massa lantas ditemui Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmad Santoso dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar Jumali, untuk dialog. Dalam dialog tersebut ditanyakan apakah Bupati dan Wakil Bupati sebelum terjadi penandatanganan dengan kementerian PUPR yang belakangan disebut hoax, tidak diperiksa lebih dulu oleh OPD yang mendampingi.

“Saya yakin Pemkab Blitar terjebak dengan broker-broker mafia di kementerian, ini merugikan dan harus diusut,” tegas Triyanto.

Aktivis antikorupsi dalam jaringan Indonesia Corruption Watch (ICW) ini juga menanyakan apakah Pemkab Blitar sudah mengambil upaya hukum terkait hal ini. “Kalau memang ada indikasi kesalahan prosedur, hingga terjadi dugaan hoax seharusnya dibawa ke ranah hukum,” kata Triyanto.

Wabup Blitar Rahmat Santoso pun menyampaikan kronologi rinci hingga Bupati dan dirinya menghadiri penandatangan MoU atau kesepakatan hibah yang gedung BPSDM Kementerian PUPR pada 14 April 2022 lalu.

“Jadi jelas dari surat awal Bupati Blitar kepada Kementerian PUPR, diperkuat surat dari DPD RI. Kemudian ada surat balasan dari Kementerian PUPR, sampai ada survei lokasi hingga terjadi penandatanganan MoU atau kesepakatan hibah. Semua jelas resmi kedinasan, ada semua surat-suratnya dan dilakukan di gedung Kementerian PUPR bukan di cafe, hotel atau warung kopi,” terang Wabup Rahmat.

Orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini mengungkapkan, kalau anggaran usulan infrastruktur yang diajukan ke Kementerian PUPR bukan APBN tapi dana hibah melalui loan atau pinjaman. “Jadi tidak ada dalam APBN 2022, oleh karena dalam pembicaraan solusi selanjutnya akan dialokasikan melalui DAK,” ungkapnya.

Wabup yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) menjelaskan, MoU atau kesepakatan ini, bukan produk hukum yang mengikat kedua belah pihak. Namun sebatas kesepakatan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui perjanjian atau ikatan lainnya. “Karena bukan produk hukum, MoU bisa saja dibatalkan dan tidak ada konsekuensi hukumnya. Sehingga tidak ada yang dirugikan secara materi, justru Pemkab Blitar dalam hal ini yang menjadi korban,” tandasnya.

Lanjut wabup, ada 14 ruas jalan di Kabupaten Blitar yang memang mendesak segera diperbaiki. Salah investor dari Thailand pada Pabrik Gula PT RMI di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar yang karena jalan sekitar pabriknya banyak yang rusak, sempat mengeluh ke Presiden Jokowi.

“Maka sesuai pembicaraan dengan Sekjen Kementerian PUPR, selain Loan juga akan dikucurkan DAK untuk mendukung infrastruktur. Dimana sesuai UU nomor 1 tentang Hubungan Perimbangan Pusat dan Daerah, digunakannya tematik sehingga perolehan DAK tahun 2023 akan lebih besar,” bebernya.

Tentang desakan massa untuk mengambil langkah hukum, Wabup Rahmat mengatakan dari hasil pertemuan terakhirnya dengan Dirjen PUPR atas kasus ini, disepakati akan melaporkannya ke Mabes Polri.

“Karena menurut Pak Sekjen PUPR, ada pemalsuan tanda tangan. Terakhir saya juga sampaikan permintaan maaf, karena euforia mendapat bantuan hibah jadi kurang teliti dan terima kasih ada kritik dan masukan teman-teman KRPK, FMR dan FPPM,” pungkasnya.

 

Penulis: MEIDIAN DONA DONI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.