Digugat ke Mahkama Agung, KPU Mabar Sebut Gugatan Paket Misi Elegan dan Layak Diapresiasi

Digugat ke Mahkama Agung, KPU Mabar Sebut Gugatan Paket Misi Elegan dan Layak Diapresiasi

HARIANSIBER.COM|Manggarai Barat,NTT-Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, drh.Maria Geong, P.hD dan Calon Silverius Sukur, SP (Paket MISI) menyatakan siap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia pada Kamis (22/10/2020)

Menghadapi kasasi pihak penggugat ke MA, Christ B.Somerpes, Humas KPU Mabar kepada Hariansiber.com, Selasa ( 20/10/20) menyampaikan.
” Gugatan kasasi Paket Misi hemat saya adalah elegan dan layak diapresiasi”, tegas Crist.

Christ menjelaskan, gugatan paket Misi sangatlah Elegan karena di dalam peraturan perundang-undangan ada ruang untuk itu yang berikan. Di sisi lain layak diapresiasi karena merupakan hak politik dan hak warga negara untuk berpendapat.

” Jadi gugatan paket Misi ini, didalam peraturab Undang-undang itu ada ruang yang diberikan. Dan disisi lainya itu adalah merupakan hak politik dan hak warga Negara untuk berpendapat, dan ini layak diapresiasi”, jelasnya.

Humas KPU itu juga menyampaikan, dirinya secara pribadi maupun secara institusional sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, siap untuk menghadapi gugatan paket Misi.

Christ juga menguraikan empat hal terkait embrio gugatan paslon MISI ke PT TUN Surabaya

Pertama, sebagaimana tertulis dalam Salinan Putusan PT TUN Surabaya, Tentang Pertimbangan Hukum halaman 98, pada intinya, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum yang telah disampaikan para pihak selama persidangan baik oleh pihak para Penggugat, Tergugat maupun Pihak Berkepentingan, Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa Pihak Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam Penetapan Pasangan Calon Edistasius Endi, SE dan dr. Yulianus Weng, M,Kes sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara tersebut.

“Dengan demikian, eksepsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagai Tergugat tentang tidak adanya kepentingan para penggugat untuk mengajukan gugatan menurut Majelis Hakim cukup mendasar hukum, maka Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima”, ungkap Christ.

Selanjutnya, Majelis Hakim menjelaskan bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang kepentingan Para Penggugat diterima, maka tentang pokok perkara dalam perkara tersebut tidak dipertimbangkan lagi. Dan selanjutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak.

“Dan sesuai dengan pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka kepada Para Penggugat harus dibebani untuk membayar perkara tersebut. Dalam amar putusan, nominalnya sebesar Rp. 432.000”, ujar Christ Somerpes.

Kedua, proses persidangan ini yang berlangsung selama kurang lebih 15 hari terhitung sejak 6 Oktober 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020 dan melewati enam kali sidang mulai dari Sidang Perbaikan Gugatan sampai dengan Putusan Majelis Hakim bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagai tergugat adalah pembuktian terkait integritas, independensi dan profesinalisme kerja.

Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat telah melaksanakan program pencalonan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang berlaku berdasarkan tahapan dan jadwal yang sudah ditentukan.

“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat telah menjalankan dan memutuskan sikap secara kolektif kolegial dengan independen dan tanpa intervensi pihak manapun kecuali setelah melakukan konsultasi dan/atau atas arahan, bimbingan dan dampingan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Republik Indonesia sebagai atasan dan/atau pimpinan hirarki yang berdasarkan tata kerja wajib untuk dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”, tegasnya.

Ketiga, publik Manggarai Barat mestinya menempatkan fakta ini sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kualitas demokrasi di aras lokal. Bahwa ketidakpuasan, protes dan sanggahan yang disampaikan melalui jalur-jalur yang disiapkan dalam dan melalui mekanisme yang benar secara hukum adalah sesuatu yang sangat bermartabat.

“Publik mesti mengabaikan cacian dan makian kepada siapa pun dan pihak mana pun. publik mesti melihat ini sebagai tonggak sejarah dan pedoman arah baru akan perkembangan demokrasi di Manggarai Barat. Dari sisi intitusional, saya melihat ini sebagai gejala baik akan meningkatnya partisipasi publik dalam pemilihan kepala daerah. Dan kita selayaknya bersyukur akan fakta ini”, ujar Alumni Sekolah Demokrasi Mabar itu.

Keempat, oleh karena itu, lanjut Dia, apa pun bentuk masukan dan gugatan masyarakat/publik termasuk di antaranya gugatan kasasi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 atas nama drh. Maria Geong, Ph.D dan Silverius Sukur, SP ke Mahkamah Agung hemat saya adalah elegan dan layak diapreasi. Ringkasnya, baik sebagai pribadi maupun secara institusional sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, pada intinya kita sangat siap untuk menghadapinya.

Wartawan: Alexandro

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )