DPRD Gelar Rapat Lintas Komisi Bahas Permasalahan Izin Tambang

DPRD Gelar Rapat Lintas Komisi Bahas Permasalahan Izin Tambang

 

Tanjungpinang (Hariansiber) – Mensikapi pencopotan 2 (Dua) Kepala Dinas Provinsi terkait persoalan izin tambang, DPRD Provinsi Kepri menggelar rapat lintas komisi bersama Dinas ESDM, Badan Penanaman Modal dan PTSP serta BLH di Ruang Rapat Komisi II, rabu (20/3).

Rapat ini ditujukan untuk menggali lebih jauh permasalahan yang sedang terjadi hingga menjadi atensi lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pertemuan tersebut, Plt Kadis Pertambangan Hendri Kurniadi menyampaikan bahwa Pemprov Kepri telah menerbitkan tiga ijin yang tidak prosedural yaitu ijin usaha pertambangan kepada PT Gunung Bintan Abadi dan Wahana Karya Suksesindo.

“Ijin itu juga termasuk ijin operasional pertambangan di wilayah Bintan. Ijin diterbitkan tahun 2017 lalu,” kata Hendri.

Penyampaian tersebut langsung mendapat respon oleh anggota DPRD yang hadir. Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak misalnya. Ia menanyakan apakah dengan ijin tambang tersebut cukup bagi perusahaan untuk langsung melalukan penambangan dan ekspor.

“Berarti, kemarin tambang itu langsung diekspor,” tanya Jumaga yang langsung dibenarkan oleh Hendri.

Selanjutnya, Anggota komisi I dari fraksi Hanura Plus, Sukhri Fahrial meragukan keberanian Amjon dan Azman Taufik mengeluarkan ijin tanpa sepengetahuan atasannya langsung. Berdasarkan pengalamannya mengurus tambang, setiap perijinan pasti diketahui langsung kepala daerahnya.

“Saya ini mantan pemain tambang dan sangat paham (seluk beluk pengurusan ijin tambang). Jadi, rasanya tidak fair kalau hanya Amjon dan Azman yang diberi sangksi. Saya menduga ada pihak lain,” kata Sukhri.


Beranjak dari hal tersebut, dirinya mengusulkan agar permasalahan tambang ini dituntaskan. Dirinya menyarankan agar aktifitas tambang di wilayah Kepri untuk di tutup saja apabila dampak negatifnya lebih banyak.

Anggota Komisi II, Iskandarsyah juga menyarankan yang sama dalam memberikan solusi terkait permasalahan tambang yang sedang dihadapi Pemprov kepri saat ini.

“Dihentikan saja dulu sampai kita perbaiki sistem pengawasannya. Sehingga, tidak ada lagi pencurian dan perusakan lingkungan,” kata Iskandarsyah.

Hadir dalam rapat tersebut Sekdaprov Arif Fadilla, Ketua Ketua Widiastadi Nugroho, Darmin, Burhanudin Nur, Saptono Mustakim, Teddy Jun Askara. Dalam rapat ini seluruh anggota DPRD memberikan pendapat dan tanggapannya. Melihat kondisi tersebut, Ketua DPRD mempersilahkan fraksi-fraksi dan Komisi membahasnya. Rapat lintas fraksi ini rencananya akan dilanjutkan Minggu depan .(Hum/Red).

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )