Ole777

Ole777

DPRD Kabupaten Blitar Gelar Persetujuan Bersama Raperda APBD 2024, Beri Rekomendasi Ini

3 min read

HARIANSIBER.COM|BLITAR – DPRD Kabupaten Blitar telah menggelar persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, melalui Rapat Paripurna DPRD, pada Senin (27/11/2023). Selain memberikan restu Raperda ini mendapatkan pengesahan, DPRD juga memberikan sejumlah rekomendasi agar dalam pelaksanaan bisa berjalan maksimal sesuai keinginan rakyat.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Mujib yang didampingi Wakil Ketua DPRD Rifai dan Susi Narulita, diawali dengan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Juru bicara Banggar DPRD Aryo Nugroho membacakan laporan hasil rapat bersama Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Hasilnya DPRD menyepakati asumsi Pemerintah Kabupaten Blitar bahwa di APBD 2024, indikator makro ekonomi dan kondisi kesejahteraan masyarakat yang menjadi dasar penyusunan APBD tahun 2024 meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, penduduk miskin dan IPM.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,32 persen, dirasa optimis terwujud dikarenakan aktivitas industri, perdagangan dan pariwisata serta jasa-jasa lainnya sudah kembali tumbuh normal pasca pandemi covid-19. Untuk itu DPRD akan melakukan fungsi kontrolnya untuk secara berkala dan rutin atas pelaksanaan kebijakan ekonomi dan berbagai upaya yang ditempuh dalam strategi mencapai target kinerja.

Tema Pembangunan tahun 2024 adalah “Memantapkan Produktivitas Ekonomi yang Berorientasi Ekspor dan Perluasan Pasar melalui Penguatan SDM, Infrastruktur Berkelanjutan dan Stabilitas Sosial Politik”.

Sedang keuangan APBD 2024, diketahui dari sisi pendapatannya Rp 2.539.663.716.002. Sedang dari sisi belanja sebesar Rp 2.729.015.710.689.

Banggar DPRD juga memberikan rekomendasi. Dalam hal pembuatan kebijakan anggaran fiskal perlu didasarkan money follows program, memfokuskan pencapaian pelayanan tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan, dan alokasi anggaran setiap perangkat daerah berdasarkan target kinerja pelayanan serta tidak berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Blitar diminta optimalisasi keuangan untuk mendukung kebijakan strategis pusat. prioritas utama antara lain Pembangunan infrastruktur, pelaksanaan mandatory spending (bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur), Perlindungan sosial dan Pemulihan ekonomi. Memfokuskan kegiatan atau sub kegiatan berorientasi produktif dan memiliki manfaat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan pertumbuhan ekonomi daerah, penanganan stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, polusi udara dan antisipasi dampak el nino (kekeringan).

Pada tahapan implementasi APBD 2024, Banggar merekomendasi adanya optimalisasi kinerja perangkat daerah supaya terhindar dari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. Memberikan kemudahan investasi di daerah agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada dana transfer APBN, disamping itu investasi di daerah bisa menciptakan lapangan kerja baru. Juga meminimalisir Silpa dari kegiatan yang gagal, untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19.

Banggar juga meminta penyesuaian komponen belanja agar diarahkan ke pembangunan lain yang lebih krusial, atau dicarikan pembiayaan di luar APBD, yang totalnya 13. Sekilas ada pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Kecamatan Kanigoro, Pelebaran jembatan Sp. Satriyan – Sambong Jembatan As Syukur, Kenaikan Alokasi Dana Desa (ADD), pembangunan Pasar Kesamben, penambahan hibah KONI, penyertaan modal PT. BPR Hambangun Artha Selaras.

Lalu evaluasi Program Kegiatan Sekolah Sak Ngajine. Penambahan anggaran pada Badan Pendapatan Daerah untuk upah pungut pajak, pengadaan seragam sekolah kepada murid MI dan MTs, penambahan anggaran Dinas Perhubungan untuk perlintasan sebidang, penambahan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian untuk belanja internet, penambahan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk pengadaan 1 unit mobil pemadam kebakaran, dan pergeseran anggaran antar SKPD, program, kegiatan, sub kegiatan, objek, hingga sub rincian objek agar lebih di perhatikan.

Setelah Banggar DPRD menyampaikan laporannya, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhirnya tentang APBD 2024. Disini semua fraksi menyetujui dan mendukung Raperda APBD 2024 untuk disahkan menjadi peraturan daerah.

Lalu dilakukanlah penandatanganan antara Bupati Blitar Rini Syarifah dengan Pimpinan DPRD yaitu Wakil Ketua DPRD, Mujib, Rifai dan Susi Narulita, sedang Ketua DPRD Suwito mengikuti rapat melalui daring.

Sebelum Rapat Paripurna ditutup Bupati Blitar Rini Syarifah mengutarakan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan DPRD, dirinya menyadari masih terdapat kekurangan dan tidak dapat memuaskan semua pihak.

Maka bupati mewakil jajaran Eksekutif menyampaikan permohonan maaf, dan mengupayakan di masa-masa mendatang bisa lebih banyak menampung aspirasi dari berbagai pihak.

Selanjutnya, bupati mengatakan, Raperda APBD 2024 yang baru saja disetujui bersama dengan DPRD dalam 3 hari kerja akan dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dimintakan evaluasi, evaluasi gubernur selesai paling lambat 15 hari kerja, yang kemudian dalam 7 hari kerja akan dilakukan penyempurnaan hasil evaluasi tersebut, baru kemudian Raperda yang telah disempurnakan akan dimintakan nomor register ke gubernur untuk resmi menjadi peraturan daerah.

 

Penulis: MEIDIAN DONA DONI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *