DPRD Kabupaten Blitar Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Terkait Hoax Penerimaan Hibah Pemkab

2 min read

HARIANSIBER.COM|BLITAR – DPRD Kabupaten Blitar menerima massa Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) yang menggelar demo pada Senin (6/6/2022). Memastikan aspirasi disampaikan dalam demo terkait hoax penerimaan dana hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bisa segera dicarikan solusi.

Perwakilan demo diterima di ruang rapat komisi III DPRD Kabupaten Blitar. Pada saat itu Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto mendengarkan langsung suara disampaikan massa.

Suwito mengungkapkan ada tiga aspirasi disampaikan. Pertama, agar DPRD membentuk Panitia Khusus mendalami hoax rencana pembangunan ruas jalan Dawuhan-Tambakrejo dan Brongkos Wates. Kedua, meminta pembubaran Tim Percepatan Pembangunan Inovasi Daerah (TP2ID) yang dianggap tidak efektif. Ketiga, mengusulkan dibangunnya setidaknya 5 sampai 6 ruas jalan sebagai pengganti kekecewaan masyarakat atas berita hoax.

“Kita menyambut positif aspirasi itu karena masyarakat sudah berharap tapi kemudian ternyata Informasi pembangunan tidak benar. Itu kan memang sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kita pun mengupayakan pembangunan di jalan-jalan yang diusulkan meskipun tidak sebanyak rencana semula ada 14 ruas jalan dibangun,” kata Suwito.

Lebih lanjut Suwito meminta komisi-komisi untuk bekerja. Seperti halnya pembentukan pansus nantinya diperlukan kerja fraksi-fraksi dan membutuhkan 1 hingga 2 komisi untuk memprosesnya.

Untuk masalah pembubaran TP2ID, pihaknya akan meneruskan ke Pemkab Blitar untuk menindaklanjuti. Pasalnya DPRD tidak mempunyai kewenangan pembubaran tim tersebut, yang mana merupakan kewenangan Pemkab Blitar sendiri selalu yang membentuk tim.

Sedang keinginan pembangunan ruas jalan sebagai pengobat kekecewaan masyarakat, menurutnya bisa terealisasi di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Perubahan APBD 2022 atau di APBD 2023.

“Selanjutnya komisi-komisi kita akan menggelar rapat menindaklajuti aspirasi ini untuk selanjutnya dikonsultasikan ke bupati. Semoga apa yang diinginkan masyarakat bisa segera terealisasi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemkab Blitar melalui akun resmi Instagramnya @pemkab_blitar mengunggah terkait Pemkab Blitar menerima hibah Rp 229,5 miliar dari kementerian PUPR. Sejumlah media pun juga menulis berita bahwa hibah tersebut digunakan untuk perbaikan 14 ruas jalan di Kabupaten Blitar.

Dalam postingan Instagram dituliskan Bupati Blitar ditemani Wakil Bupati, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, dan TP2ID menghadiri Nota Kesepahaman atau MoU yang dilakukan pada Kamis 14 April 2022. Namun belakangan Sekjen Kementerian PUPR Zainal Fatah membantah telah memberikan dana hibah seperti dimaksud dan meminta berhati-hati dalam mengunggah berita. Lantas beberapa hari kemudian postingan Instragram tersebut dihapus pihak pemerintah.

 

Penulis: MEIDIAN DONA DONI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.