HARIANSIBER.COM|BLITAR – DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Blitar dan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Perda, pada Selasa (20/2/2024). Rapat ini merupakan agenda wajib yang dilakukan walikota untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.

Wakil Ketua DPDR Kota Blitar, Elly Idayah Vitnawati, menjelaskan bahwa LKPj akan dibahas lebih lanjut di internal DPRD melalui pembentukan panitia khusus (Pansus). Pansus ini bertugas memberikan evaluasi atas laporan yang disampaikan walikota.

“Laporan LKPj akan dipelajari dan dievaluasi oleh Pansus. Apakah laporan tersebut memenuhi target dan menghasilkan outcome yang baik,” ujar Elly.

Hasil dari pembahasan Pansus ini akan menghasilkan rekomendasi untuk Pemerintah Kota Blitar. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di masa depan.

“Hasil dari pembahasan Pansus pasti ada beberapa catatan untuk Pemerintah Kota Blitar untuk diperbaiki,” ucap Elly.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Blitar Ayutogel , Dedik Hendarwanto, mengatakan bahwa Program Pembentukan Perda tahun 2024 ini fokus pada penyelesaian 4 perda yang tertunda dari tahun 2023.

“Empat perda tersebut terdiri dari Perda Kota Layak Anak (inisiatif DPRD), pembangunan pariwisata daerah, dan beberapa perda lain usulan OPD,” ungkap Dedik.

Dedik menjelaskan bahwa pembahasan perda-perda tersebut memerlukan konsultasi dengan beberapa narasumber ahli.

“Diperkirakan dalam kurun waktu 1-2 bulan, pembahasan perda-perda ini akan selesai,” ujarnya.

Penulis: MEIDIAN DONA DONI

About The Author