Gelar Penyuluhan Hukum Kejari Lambar Tegaskan Netralitas Tetap dijaga

2 min read

HARIANSIBER.COM|Pesisir Barat – Kejaksaan Negeri Lampung Barat (Lambar) menggelar Penyuluhan dan Penerangan Hukum, Netralitas Peratin (Kades) dalam Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) tahun 2020.

Hal ini mengingat tanggal 09 Desember 2020 mendatang akan digelarnya Pilkada secara serentak dibeberapa Kabupaten di Provinsi Lampung, salah satunya Kabupaten Pesisir Barat.

Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dibuka secara langsung oleh Kepala Kejaksaaan Negeri Lampung Barat (Lambar) Riyadi yang dihadiri oleh Pjs.Achmad Chrisna Putra, yang berlangsung di gedung Serba Guna Selalaw Pantai Labuhan Jukung Krui Kecamatan Pesisir Tengah. Kamis (26/11/2020).

Dalam kesempatan ini Kejari Lampung barat Riyadi, mengingatkan, agar Peratin atau Kepala Desa untuk menjaga Netralitas tidak memihak kepada salah satu Paslon.

“Jangan khawatir dengan ada tekanan yang mengarahkan untuk memilih salah satu calon, bila ada yang mengintimidasi dengan mengatakan akan membongkar kesalahan dana desa, tidak perlu takut Kejaksaan akan membantu. Dan waktu perbaikan diberikan selama 60 hari kerja.” ujar Kejari Lambar.

Selain Kejari Lambar, Kasi intel Atik Ariyosa juga ikut menjelaskan, dalam Pemilukada kepala desa dilarang menjadi Pengurus Partai Politik, ikut serta dan atau telibat dalam Kampanye Pemilukada.

“Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai Sanksi Administrasi berupa teguran
lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan Pemberihentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian sesuai dengan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.” jelas Kasi Intelijen.

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana dan tim kampanye Pemilu.

Selain itu Pasal 282 Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri, serta Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye.

“Ketentuan pidana pasal 490, setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah).”terang Kasi Intelijen.

Lebih lanjut dijelaskan Kasi Interlijen, pada pasal 494, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kepala desa (Kades), perangkat desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.(BPD) yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Biarkan masyarakat memilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya, dan Peratin jangan mengintimidasi masyarakat. Jangan sampai ada Kepala Desa dipenjara karena tidak Netral.” tegas Kasi Intelijen Kejari Lambar.

(Anton)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *