Gencar Pencegahan Covid-19,  Noldy Poluakan : Jangan Lupakan Penegakan Hukum Terkait Dana Desa

Gencar Pencegahan Covid-19, Noldy Poluakan : Jangan Lupakan Penegakan Hukum Terkait Dana Desa

Hariansiber.com|Amurang Minahasa Selatan – Terkait dengan konsentrasi penanganan COVID-19 di daerah, para Tokoh Masyarakat dan Pemerhati kebijakan Publik, LSM, Ormas sekaligus para birokrasi yang Loyal pada aturan menganggap ada hal yang dilupakan oleh para penegak hukum terkait Persoalan Urgen yang mestinya berjalan beriringan, artinya harus ada perhatian khusus juga terkait dengan kasus-kasus Korupsi dan dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa ( DanDes – DD ) , Alokasi Dana Desa ( ADD ) di setiap desa khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan

Salah satu Pemerhati Kebijakan publik yaitu LSM – INAKOR yang siap selalu mengawal setiap aturan yang termuat dalam UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mestinya harus menjadi Perhatian kita semua karena ini adalah uang negara berarti uang rakyat juga .

Hal ini katakan Ketua INAKOR – MINSEL Noldy Poluakan (Nopol) kepada Media ini pada Selasa, 28/04/2020, bahwa menurutnya dugaan penyelewengan Dana Desa harusnya jadi perhatian khusus para penegak hukum yaitu Kejaksaan , Kepolisian dan Inspektorat yang notabene adalah sebagai Pengawas internal yang di dalamnya ada APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

“Saya kira ini harus jadi perhatian para penegak hukum di Minahasa Selatan jangan tebang pilih soal anggaran DanDes dan ADD yang harus diawasi ketat pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Inspektorat jangan jadi macan ompong,” tegas Nopol

Khusus DanDes Poluakan mengingatkan beberapa kasus Penting di Minahsa Selatan ada beberapa Desa yang sudah masuk laporan Polisi dan sudah dalam penyidikan tapi seolah bak di telan bumi, begitu pula Kejaksaan ada beberapa desa status penyidikannya mandek, dua institusi penegak hukum di Minahasa Selatan ini seolah mempertontonkan permainan ovor bola saja, padahal penyelewengan anggaran terus dilaporkan masyarakat dan LSM.

Contoh kongkrit yaitu Desa Rumoong Bawah menurut Noldy laporan Dandes ke pihak Kejaksaan dan Kepolisian dan sudah pernah turun ke lapangan yang sesuai laporan masyarakat beberapa waktu lalu kegiatan pengerjaan Jalan di desa tak sesuai dengan perencanaan bahkan terkesan asal jadi.

“Mana tindak lanjutnya saya tahu Kejaksaan dan Kepolisian perna turun ke Desa Rumoong Bawah sesuai laporan yang masuk ke LSM INAKOR MINSEL , tapi tak ada tindak lanjutnya,” tegas Poluakan

Menurut Poluakan Sebagai kepala pemerintahan pastilah Ibu Bupati Dr. Christiany E Paruntu, SE sudah mewanti-wanti para Hukumtua lewat Dinas PMD Minahasa Selatan dan dalam beberapa kesempatan mengingatkan para Kepada Desa untuk mengolah DanDes harus sesuai aturan dan jangan main-main dengan uang rakyat.

Ketua INAKOR Minsel dan seluruh pengurus berharap ada keseriusan dari penegak hukum apalagi Inspektorat dan APIP harus Benar-benar mampu dan profesional menerapkan pengawasan dengan semangat Anti Korupsi dan harus Transparan dan Akuntabel dalam kegiatan dan laporan keuangan Dana di Desa.

*HS/Jusak Poludu*
*Editor/Arf/Red/Hariansiber*

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )