Jual LKS Kesiswa SMP Negeri 03 Terusan Nunyai Diduga Jadi Ajang Pungli

Jual LKS Kesiswa SMP Negeri 03 Terusan Nunyai Diduga Jadi Ajang Pungli

HARIANSIBER.COM|Lampung Tengah – Program wajib belajar 9 Tahun sesuai instruksi Pemerintah khususnya di Bidang Pendidikan No.47 tahun 2008 tentang Wajib belajar dan Peraturan Komite No.75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah Permendikbud No.01 tahun 2018 tentang Juknis BOS.

Seperti yang terjadi di SMPN 3 Terusan Nunyai Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, sangat berbeda dan berbanding terbalik dengan Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah terkait Wajib Belajar 9 tahun dan larangan melakukan pungutan dana kepada Wali murid.

Diduga pihak sekolah telah menjual buku LKS, dan para siswa/siswi dipaksakan untuk membelinya dengan harga yang relatif mahal. Seperti mata pelajaran, Pendidikan Agama Islam, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS Prakarya, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani, Seni Budaya dan Bahasa Lampung

Sehingga besar dugaan pungutan yang berkedok sumbangan ini merupakan ajang pungli kepada wali murid karena dana yang dinilai cukup besar ini tentunya sangat memberatkan pihak wali murid.

Kepala Sekolah SMPN 3 Nunyai,.Almuhajir, saat dikonfirmasi terkait hal itu membenarkannya adanya penarikan dana dimaksud

“Ya memang betul ada penarikan dana yang nilainya bervariasi dari 750.000 rupiah untuk Kelas 7, dan 700.000 rupiah untuk kelas 8, serta 650.000 rupiah untuk kelas 9, itupun dilakukan oleh Partoyo selagi dia menjabat sebagai Kepala Sekolah sebelumnya,”ujar Almuhajir. Selasa (10/3/2020)

Menurut keterangan dari beberapa wali murid yang enggan disebutkan namanya, sangat merasa keberatan dengan adanya pungutan dari Komite yang sangat besar dan menjadi beban kami.

Ditambah lagi adanya penjualan buku LKS yang di lakukan oleh oknum guru SMP tersebut, sembari menjelaskan penarikan dana komite telah di lakukan sejak tahun 2016 sampai sekarang sementara bentuk fisik bangunan nya tidak ada,” ungkap Walimurid.

Kami para Wali murid sangat berharap kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten setempat agar dapat menindak tegas dan jangan menutup mata dengan apa yang telah lakukan oleh oknum Kepala Sekolah itu,” ujar Walimurid.

Hs/(Mediyan)

Red/Arf/hariansiber

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )