Kadis PMD : Desa Yang Melakukan “Mark Up” Dana Covid 19, Tanpa Persetujuan Pemerintah Kabupaten,Itu Melanggar…!

Kadis PMD : Desa Yang Melakukan “Mark Up” Dana Covid 19, Tanpa Persetujuan Pemerintah Kabupaten,Itu Melanggar…!

Hariansaiber.Com|Parimo – Menyikapi pemberitaan sebelumnya,media ini. Yang mana Pemerintah Desa Ongka Persatuan Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong di duga telah melakukan “Mark Up” Dana Covid 19 yang bersumber dari Dana Desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Parigi Moutong, angkat bicara.

Kadis PMD Parimo Fit Laganja ketika di hubungi via ponselnya, mengatakan, semua Desa yang ada di Kabupaten Parigi Moutong setahu saya telah menerima panduan/petunjuk teknis terkait penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang mengatur tentang penggangaran dana Covid 19 yang bersumber dari Dana Desa, hal itu telah jelas di atur dalam Peraturan Menteri PDTT Nomor 6 Tahun 2020 atas perubahan dari Permendes PDTT tahun Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Yang di tuangkan dalam surat edaran nomor : 1261/PRI.00/IV/2020

Lebih lanjut Fit menjelaskan dalam Surat Edaran Kemendes PDTT Nomor :1261/PRI.00/IV/2020 telah di jelaskan lebi rinci, seperti halnya, dalam poin satu (1) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp.800,000.000,-mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25 Persen dari jumlah Dana Desa. Poin dua (2) Desa penerima Dan Desa Rp.800,000.000,-sampai dengan Rp.1,200.000.000,- mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30 persen dari jumlah Dana Desa, Poin tiga (3) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp.1,200.000.000,-mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35 persen dari jumlah Dana Desa, Sementara dalam poin empat (4) di jelaskan, khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota

Olehnya bila ada Desa yang dengan sengaja melakukan “Mark Up” atau sengaja menaikan anggaran dana Covid 19 tanpa Persetujuan pihak Pemerintah Kabupaten, kami tegaskan hal itu melanggar..! Dan bila ada sisa dana Copid 19 yang belum terpakai,itu harus di silpakan.ketika ada regulasi yang baru untuk penggunaan Dana Desa itu bisa di lakukan perubahan APBDes.

HS|Atnan

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )