Ketahanan Pangan sebagai Pilar Strategis Jombang dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan
HARIANSIBER| JOMBANG – Ketahanan pangan adalah fondasi penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu kabupaten agraris, Jombang memiliki potensi besar dalam menjaga stabilitas pangan daerah. Namun, potensi ini tentu memerlukan pengelolaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor. Langkah-langkah konkret yang diambil Pemerintah Kabupaten Jombang melalui program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan hibah lumbung pangan menjadi bukti nyata keseriusan daerah ini dalam mengantisipasi krisis pangan akibat perubahan iklim dan dinamika sosial-ekonomi.
Rabu, 2 Oktober 2024, menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Jombang. Di Balai Desa Sumberaji, Kecamatan Kabuh, Pj Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo, M.M., menyerahkan bantuan beras CPPD kepada 897 keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini menjadi harapan baru bagi keluarga-keluarga yang terdampak kemarau panjang. Selain itu, hibah lumbung pangan kepada kelompok-kelompok desa menandai langkah strategis dalam membangun kemandirian pangan masyarakat.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Teguh Narutomo dengan tegas menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah prioritas bersama. “Langkah ini penting untuk memastikan setiap desa memiliki cadangan pangan pokok yang memadai, baik dari segi jumlah maupun mutu, guna mengantisipasi dan menanggulangi potensi krisis pangan di daerah,” ujarnya. Pernyataan ini memperlihatkan visi strategis pemerintah dalam merespons isu global, yakni ancaman ketahanan pangan akibat perubahan iklim yang kian ekstrem.
Lebih jauh, Teguh menyoroti pentingnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, yang mengamanatkan alokasi minimal 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan. Di Jombang, kebijakan ini diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa untuk memiliki cadangan pangan minimal 500 kilogram beras atau setara dengan 781 kilogram gabah kering giling.
Namun, kebijakan ini tidak hanya berhenti pada tingkat regulasi. Penerapan di lapangan menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program. Penyerahan hibah berupa 4 ton gabah kering giling kepada kelompok-kelompok lumbung pangan, seperti Lumbung Pangan Sumber Pangan di Desa Tanjung Wadung, Lumbung Pangan Paceklik di Desa Banjardowo, dan Lumbung Pangan Sri Rejeki di Desa Kromong, menjadi bukti bahwa program ini tidak sekadar simbolis.
Langkah strategis ini menuai apresiasi, tetapi juga membuka ruang refleksi bagi masyarakat Jombang. Apakah upaya ini cukup untuk menjawab tantangan masa depan? Di sinilah pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, kelompok masyarakat, hingga individu-individu penerima manfaat. Kemandirian pangan yang diharapkan melalui lumbung pangan hanya akan terwujud jika masyarakat desa mengelola hibah tersebut dengan baik.
Nur Kamalia, S.K.M., M.Si., Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab kelompok lumbung dalam memanfaatkan bantuan. “Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kelompok lumbung untuk mengembangkan usahanya,” tuturnya. Pesan ini seolah menjadi peringatan bahwa keberhasilan program bukan hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari dampak jangka panjang yang dirasakan oleh masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Jombang tidak hanya berfokus pada bantuan beras atau gabah. Diversifikasi pangan lokal juga menjadi perhatian. Upaya ini bertujuan agar masyarakat memiliki alternatif pangan yang lebih beragam dan bergizi, sehingga tidak bergantung pada satu jenis bahan pokok. Di tengah kemajuan teknologi dan tantangan globalisasi, inovasi pangan lokal menjadi jalan menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Namun, keberhasilan program ini memerlukan sinergi yang lebih erat. Pemerintah desa harus proaktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lumbung pangan. Aparat desa diharapkan menjadi motor penggerak dalam mengelola lumbung, mulai dari menyimpan, meminjamkan, hingga memproduksi kembali cadangan pangan. Di sisi lain, masyarakat juga harus mengubah pola pikir dari sekadar penerima bantuan menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.
Ketahanan pangan bukan hanya tentang beras atau gabah, tetapi tentang bagaimana masyarakat dapat hidup dengan rasa aman, tanpa kekhawatiran akan kelaparan. Melalui program CPPD dan hibah lumbung pangan, Jombang telah menunjukkan langkah maju. Namun, tantangan masih ada, dan kerja keras semua pihak adalah kunci untuk mengatasinya.
Pj Bupati Teguh Narutomo mengakhiri sambutannya dengan ajakan penuh harapan: “Mari kita bersama-sama bekerja keras demi mewujudkan Kabupaten Jombang yang sejahtera dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.” Ajakan ini bukan sekadar seremonial, melainkan panggilan untuk bersatu demi ketahanan pangan sebagai pilar strategis Jombang dalam menghadapi masa depan. (*)(BRT)