Ketua L.KPK Provinsi Kepri Beri Masukan Buat Masyarakat

2 min read

Hariansiber.com|Tanjungpinang –Kami atas nama Lembaga Komando Pemberantas Korupsi (L.KPK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)menyampaikan kepada masyarakat kepri untuk mendukung perusahaan yang memiliki legalitas sah secara hukum. Seperti perusahan pemilik Surat Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak pakai dan Hak mengelola,” ungkap Kennedy Sihombing selaku Ketua Lembaga KPK Provinsi Kepri saat menjelaskannya kepada media ini kantornya batu 10

Bagi Perusahaan pemegang (HGB), HGU, Hak Pakai yang melaksanakan sesuai dengan peruntukannya kita tetap mendukung,berarti tidak merugikan Pemerintah.

“Itu adalah masukan ke Pemerintah, dan itu juga otomatis untuk rakyat. Tetapi apa bila pihak perusahan tidak melakukan sesuai dengan peruntukannya otomatis batal demi hukum. Dan tanah tersebut kembali untuk negara,” tukasnya.

Ditambahkan Kennedy, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republika Indonesia nomor 20 Thn 2021 tentang penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, dan masyarakat siap memanfaatkan tanah tersebut demi kesejahteraan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada pasal 7 ayat 3 disebutkan Tanah hak guna bangunan,hak pakai,dan hak pengelolaan menjadi objek penertiban Tanah terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan,tidak dipergunakan,tidak dimanfaatkan dan /atau tidak dipelihara terhitung 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
Pasal 4 disebutkan Tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban tanah terlantar jika tidak diusahakan,tidak dipergunakan,dan /atau tidak dimanfaatkan terhitung 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
Maka jika tanah tersebut tidak dimanfaatkan oleh sipemegang hak,tidak ada salahnya masyarakat memanfaatkannya demi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat,meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Mendukung pencapaian berbagai tujuan program pembangunan pertahanan dan keamanan (HANKAM). Bahwa berdasarkan undang undang no 5 Thn 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok Agraria. Pasal 27 pasal 34 pasal 40 Hak atas tanah hapus antara lain karena diterlantarkan.

Jadi untuk memastikan bahwa pendayagunaan tanah terlantar dapat berkontribusi secara nyata untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat di NKRI dalam bentuk terwujudnya transfer kesejahteraan rakyat dengan tetap taat pada prinsip pengelolaan pertanahan di Indonesia.

Pasal 10 ayat 1, dalam hal Pimpinan Instansi tidak melaksanakan inventarisasi kawasan terindikasi terlantar dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak diterimanya laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3),inventarisasi dilakukan oleh menteri.

Ayat 2 dalam pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan Instansi,menteri, atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangan .

“Jadi pimpinan perusahaan di Indonesia dan seluruh rakyat harus patuh dengan aturan.Jadi mafia tanah harus di berantas dari NKRI demi baiknya rakyat Indonesia,” harapnya.

(Lani Lubis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.