Ketua LBH Menang Jagat Soroti Dugaan Korupsi di Dinkes Lampura

Ketua LBH Menang Jagat Soroti Dugaan Korupsi di Dinkes Lampura

HARIANSIBER.COM| Lampung Utara – Praktisi Hukum dari LBH Menang jagat, Karjuli Ali,SH menyoroti kasus DOP, BOK dan JKN yang terjadi di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara yang telah beberapa bulan ini menjadi Pekerjaan rumah pihak Kejaksaan Lampung Utara.

Sebelumnya hampir segenap Aktivis dari Kabupaten Lampung Utara telah menyuarakan aspirasinya melalui aksi damai yang mereka gelar dikantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara beberapa waktu lalu, akan tetapi sampai saat ini belum terlihat titik terangnya.

Melihat hal itu, Praktisi Hukum Menang Jagat, Karjuli Ali, SH, menanggapinya dengan nada yang datar, dirinya dapat memakluminya jika pihak Kejaksaan setempat belum menetapkan status Pemeriksaan ke Penyidikan ” ujar Karjuli Ali saat dijumpai dikantornya,Jalan Dahlia Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampura, kamis (24/10/2019).

“Karena tidak mudah menetapkan orang tersebut menjadi tersangka, apalagi jika telah ditetapkan sebagai tersangka, karena konsekuensi perkaranya tentunya akan diteruskan hingga ketahap Penuntutan.

Disisi lain jika pihak Kejaksaan keliru atau tidak cermat dalam menetapkan tersangka bisa saja mereka dipraperadilan atau jika bukti bukti yg di peroleh dalam Penyelidikan tidak dapat diyakini secara Yuridis akan berimplikasi bebasnya terdakwa dimuka Persidangan,” ujar Karjuli.

Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak bisa berdasarkan suka dan tidak suka, tetapi harus berdasarkan bukti bukti dan fakta fakta hukum bahwa memang patut diduga telah ada tindak pidana korupsi.

” Jadi jangan karena katanya katanya, jangan juga nanti sudah ditetapkan sebagai tersangka terus mau di SP3, karena pada tahap Penyidikan bukti bukti tidak cukup mengarah adanya tindak pidana korupsi.

” Memang hanya diperlukan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup, untuk menetapkan tersangka namun harus diyakini juga oleh penyidik akan diperoleh bukti bukti yg lain yg dapat menguatkan dugaan korupsi tersebut,” Ucap Karjuli.

Kita harus berpikir positip saja kepada Kejaksaan, tentunya jika sudah dinyakini oleh pihak Kejaksaan telah terpenuhi unsur unsur maka tentunya mereka akan meningkatkan statusnya menjadi Penyidikan dan akan ditetapkan tersangkanya.

Namun perlu diperhatikan juga jika sudah ada tersangka belum tentu tersangka itu bersalah, kita junjung juga asas Praduga tidak bersalah, karena yg berhak menentukan seseorang itu bersalah atau tidak hanyalah Hakim dipersidangan.

Kasus ini berbeda dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang pernah terjadi di Kabupaten ini yg dengan cepat pihak KPK menetapkan tersangka,
Meski sudah tertangkap tangan belum tentu juga tersangka bersalah karena ada proses Peradilan yg harus dijalani.

Kita percayakan saja kepada Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dan yg paling penting adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara bila itu ada dan terbukti nantinya,” ungkap Karjuli Ali.

(Anton)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )