Legalitas Pengelolaan Toilet Umum PIPP Kota Blitar Disoal, Diduga Oknum Dinas Asal Tunjuk

3 min read

HARIANSIBER.COM|BLITAR – Pengelolaan kamar mandi atau toilet umum di Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Kota Blitar, Jawa Timur dipertanyakan legalitasnya. Pasalnya pengelolaan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) yang dipihak ketigakan tersebut, diduga hanya dari penunjukan oknum dinas semata tanpa hitam diatas putih.

Salah satu Tokoh Masyarakat Kota Blitar, Handoko Pramono merasa prihatin dengan mekanisme dinas disebutnya sembrono tersebut. Di sini, dia melihat ada oknum dinas pariwisata yang asal menunjuk pengelola tanpa ada legalitas yang jelas,sehingga berpotensi kegaduhan di masyarakat.

“Karena ini aset pemerintah maka harus dilakukan secara profesional. Siapa pun monggo mengelola, yang penting jelas perjanjiannya bagaimana, kontraknya bagaimana, katakanlah setahun atau dua tahun. Jadi tidak semena-mena ditunjuk seseorang tanpa ada legalitas hitam di atas putih, kalau begini bisa terjadi gejolak di masyarakat rebutan yang ingin mengelola,” kata Handoko.

Pakde, sapaan akrab Handoko Pramono, tidak ingin sampai ada gejolak di masyarakat karena berebut menjadi pengelola. Ia ingin pengelola saat ini segera mengajukan izin pengelolaan yang resmi kepada dinas terkait, dalam hal ini dinas pariwisata.

“Jadi saya cuman meluruskan saja lah. Jangan sampai nanti pengelola sekarang tidak punya izin kemudian ada orang lain mengajukan legalitas, kemudian disisihkan atau diganti dengan orang lain tadi yang mau mengajukan legalitas secara resmi tadi. Nah kalau terjadi demikian jangan marah,” ujarnya.

Dia menambahkan dengan legalitas pengelolaan yang jelas, selain mencegah terjadinya gejolak di masyarakat, juga memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jelas pula.

“Kalau mengajukan legalitas resmi kan nanti ada kontrak. Sanggupnya memberikan pemasukan berapa ke pemerintah, misal potensinya setahun 10 juta atau 15 juta. Kalau begini pemasukan jelas dan bisa dimanfaatkan kembali untuk pembangunan Kota Blitar,” kata pria yang merupakan pentolan relawan Satrio (Walikota dan Wakil Walikota saat ini Santoso-Tjutjuk Sunario).

Penjelasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar

Sementara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Blitar Edi Wasono menepis bahwa pihaknya telah menunjuk sebuah paguyuban atau kelompok untuk mengelola fasilitas mandi cuci kakus (MCK) yang ada di PIPP. Dengan merujuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 bahwa yang ada di PIPP tergolong jasa umum yang fasilitasnya disediakan oleh pemerintah serta pengelolaannya juga dari pemerintah sendiri.

Kata Edi, berbeda dengan jasa usaha, yang fasilitasnya disediakan pemerintah namun bisa dipihak ketigakan ke swasta. Golongan jasa usaha ini biasa ditemukan di kios milik pemerintah yang bisa disewa masyarakat berjualan.

“Sehingga saya kira itu sudah benar bahwa itu merupakan jasa umum yang disediakan dan dikelola sendiri oleh pemerintah,” kata Edi Wasono saat dikonfirmasi, Rabu (9/3/2022).

Terkait MCK yang dipihak ketigakan, Edi menerima gagasan tersebut bila itu sebuah kebijakan dari pimpinan. Sedang saat ini menurutnya Disparbud masih mampu mengelola fasilitas tersebut begitu pula retribusi yang masuk sesuai dengan target.

“Apabila nanti ada suatu kebijakan dari pimpinan, intinya kami harus loyalitas Apa yang harus kita laksanakan. Sedang saat ini retribusi masih terus dan sesuai target. Kemarin juga ada monitoring oleh inspektorat tidak ada rekomendasi sehingga kami sendiri juga Ya intinya tetap melaksanakan tugas-tugas ini,” terangnya.

Ditanya terkait adanya paguyuban yang diduga ikut mengelola MCK di PIPP, Edi tidak bisa menjelaskan. Kepala dinas yang baru menjabat 2 bulan ini menyebutkan bahwa paguyuban itu sudah ada sebelum ia datang di Disparbud. Ia memastikan akan memeriksa lebih lanjut paguyuban dimaksud yang telah menjadi sorotan.

“Oh pasti itu (memeriksa) kami di sini nanti ke depan pasti step by step melaksanakan kebijakan, baik pengelolaan retribusi dan lainnya. Karena saya masih baru ya pelan-pelan lah, yang penting tidak merugikan masyarakat secara umum,” pungkasnya.

Sebuah banner di atas toilet umum dan plang penunjuk di PIPP Kota Blitar tertulis Paguyuban Karta yang diduga mengelola fasilitas umum ini.

Penulis : Meidian Dona Doni

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.