Lembaga KPK Minta APH Kepri Segera Periksa Pemilik HGB Yang di Tambang

2 min read

Hariansiber.com|Tanjungpinang – Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga-KPK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta Aparat Penegak Hukum di wilayah Provinsi Kepri memanggil dan memeriksa para Pimpinan Pemilik lahan Hak Guna Bangunan (HGB),Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai untuk diproses secara hukum yang berlaku di Negeri yang dicintai ini.

Hal tersebut dikatakan Kennedy Sihombing selaku Pimpinan Wilayah Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (L.KPK) Provinsi Kepri.

Dijelaskannya,Menurut hasil investigasi Tim kami pada 24/03/2022 dapat kami simpulkan bahwa,di areal PT.Tirera Pratiwi Development (TPD)dengan luas 2.700 hektar yang diplotting,banyak terdapat bekas bekas tromol (tempat pencucian ) bijih bauksit.

“Menurut hemat kami, beberapa titik tempat pencucian Biji bauksit,seperti bekas trobol di desa sei ular, kelurahan Dompak, kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang”, katanya.

Kemudian di desa Kelam pagi,Kelurahan Dompak juga ada bekas pencucian bijih bauksit yang di bongkar,hanya nampak gundukan tanah bekas tromolnya. Ditambah lagi di batu 9,perbatasan desa Dompak dengan kelurahan batu sembilan.

Dari data maupun fakta dilapangan menyebutkan jika perusahaan PT TPD yang mengantongi surat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) telah melanggar undang undang sesuai dengan peruntukanya.

Ditambahkan Kennedy, PT.TPD maupun PT.Kemayan Bintan sudah melanggar undang undang Minerba nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara. Kemudian dari ratusan hektar lahan yang ditambang,masih dibiarkan tanpa adanya penghijauan.

Lanjut Kennedy, disekitar PT.TPD masih ada perusahan lain yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai gudang tempat alat alat berat dan ditunggui oleh karyawan. Ini perlu dipertanyakan apakah pemilik alat alat berat tersebut ada kerja samanya dengan pihak TPD atau bagaimana sistim kerjasamanya.

Dari data yang kami miliki PT Tirera Pratiwi Development memiliki lima sertifikat yakni, 1.Sertifikat nomor 00871 dengan luas 2.966.500 M2,2.sertifikat nomor 000872 dengan luas 3.974.330 M2,3. Sertifikat nomor 00873 dengan luas 2.112.900 M2,sertifikat nomor 00874 dengan luas 3.216.590 M2 dan 5.sertifikat nomor 00879 dengan luas 821.480 M2.

Pengukuran yang dilakukan pihak PT.TPD mencapai 2.713 hektar pada bulan mei tahun 1995 terbitlah 5 sertifikat dengan masa berakhir tahun 2024.

Berjalannya waktu Pihak TPD dalam jangka waktu setahun belum mengolah gerakkan lahanya atau belum melakukan kegiatan apa pun.

Pada bulan Nopember 1996 terjadilah akta jual beli atas nama PT.TPD telah berubah nama menjadi PT.Kemayan Bintan.
“Kami akan menyusun dokumenya untuk segera dilaporkan”, pungkas Kennedy.

Pimpinan PT.TPD Ferry,ketika dikonfirmasi melalui WhatsAap hingga berita ini di unggah belum menjawab.

(Lani Lubis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.