LKPK Minta Perusahaan Pemegang Sertifikat HGB Dan Lainnya Ditindak Tegas

2 min read

Hariansiber.com|Tanjungpinang-“Perusahaan Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna usaha(HGU), Hak pakai dan Hak Mengelola tidak melaksanakan peruntukannya Harus Ditindak”, tegas Kennedy kepada media ini, Rabu (16/6).

Menurutnya hal ini terkait
Banyaknya Perusahaan Pemegang HGB, HGU, maupun hak Pakai dan Hak Mengelola sudah puluhan tahun tidak pernah mengolah Tanahnya dan juga tidak melaksanakan peruntukanya. namun sayangnya pemerintah belum memberikan sangsi apa pun.

sebagai contoh nyata, di Kabupaten Bintan dan Di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri, banyak Perusahaan Pemegang Sertifikat HGB, HGU juga Hak Pakai dan Hak Mengelola sudah puluhan tahun tidak melaksanakan peruntukanya. “Harusnya Pemerintah memberikan sangsi berupa pembekuan operasional maupun mencabut Hak setiap Pemegang Hak”, imbuhnya.

Ditamvahkan Kennedy Sihombing ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (LKPK) Provinsi Kepri, Akibat pembiaran ini jelas menghambat Investasi juga memperlambat pembangunan di Kabupaten Bintan Maupun di Kota Tanjungpinang, sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Pasal 2 ayat 1 setiap pemegang Izin /Konsesi /Berusaha wajib mengusahakan,mempergunakan,dan atau memanfaatkan izin/Konsesi/ Berusaha kawasan yang dikuasai.

Ayat 2 setiap pemegang izin wajib melaporkan pengusahaan,penggunaan dan atau pemanfaatan izin/Konsesi/perizinan Berusaha atau kawasan yang dikuasai secara berkala.

Pasal 3 ayat 1 Kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin /Konsesi/Perizinan Berusaha yang sengaja tidak diusahakan,tidak dipergunakan dan atau tidak dimanfaatkan menjadi objek penertiban Kawasan Terlantar.

Pasal 7 ayat 3 Tanah Hak Guna Bangunan,Hak Pakai,Hak Pengelolaan menjadi objek penertiban tanah Terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan,tidak dipergunakan,tidak dimanfaatkan dan atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun diterbitkannya hak.

lanjut Kennedy, Mengingat Undang Undang Agraria no 5 tahun 1960 pasal 27, 34,40 hapus antara lain karena di terlantarkan. Karena pihak perusahaan bukan hak milik , perusahaan adalah HGB , HGU, Hak pakai ,Hak mengelola ada aturan mainnya,sesuai dengan peruntukannya.

Seperti halnya PT.Terira Pratiwi Developmant (TPD) memiliki Sertifikat HGB berlokasi di Desa Dompak,Kelurahan Dompak,Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tidak melaksanakan peruntukanya.

“seperti PT.Yakin Perkasa Propertama (YPP) pemegang Sertifikat HGB di Kampung Bugis,kelurahan Senggarang,Kecamatan Kota.Kota Tanjungpinang,juga tidak melaksanakan peruntukanya,malah melakukan eksploitasi Bijih Bauksit di lokasi tersebut”, ujarnya.

Untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat Provinsi kepri saya atas nama Lembaga KPK Provinsi Kepri meminta kepada pemerintah supaya menindak tegas Para Perusahaan yang memiliki hak tetapi tidak melaksanakan,mempergunakan, memanfaatkan lahan tersebut supaya segera,membekukan,mengambil alih serta mencabut izin Hak atas tanah tersebut untuk Negara.

Berdasarkan Data yang kami miliki, di Wilayah Kota Tanjung Pinang Banyak Perusahaan Pemegang Hak yang sudah puluhan tahun silam terindikasi terlantar namun belum diberikan sangsi alias dibiarkan saja.

Demi kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kepri, dimohon kepada pemegang kewenangan Supaya dengan segera melakukan tindakan terhadap Perusahaan yang tidak melaksanakan, mempergunakan, memanfaatkan lahanya supaya dicabut,kembali ke Negara, Agar masyarakat dapat “supaya masyarakat bisa mempergunakan, memanfaatkan tanah terlantar demi untuk kemakmuran rakyat di Negeri yang kita cintai ini”, tegasnya.

(Lani Lubis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.