Mayoritas Fraksi DPRD Soroti Pertambangan Liar Kabupaten Blitar Makin Memprihatinkan di Paripurna Nota Keuangan APBD 2021

Mayoritas Fraksi DPRD Soroti Pertambangan Liar Kabupaten Blitar Makin Memprihatinkan di Paripurna Nota Keuangan APBD 2021

HARIANSIBER.COM|BLITAR- Permasalahan tambang liar di Kabupaten Blitar masih mendapat sorotan khusus dari wakil rakyat. Terungkap pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap nota keuangan APBD 2021 pada Selasa (13/10/2020), mayoritas fraksi menginginkan aksi tegas pada tambang liar.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib menyampaikan, Rapat Paripurna DPRD merupakan rapat lanjutan setelah mendengar penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan. Dengan berurutan mulai dari Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN), Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi Golkar Demokrat.

Pandangan paling menohok disampaikan Fraksi GPN melalui juru bicaranya Anshori Baidlowi yang menyatakan ada pembiaran pertambangan galian C. Dia pun menuding ada oknum dibalik pertambangan yang tak menguntungkan daerah tetap beroperasi bebas. Dan disinilah tugas aparat penegak hukum turun melakukan penegakan.

“Fraksi GPN mewakili 200 ribu warga dengan 10 anggota dewan mewaliki meminta Kapolres Blitar Raya mendengar. Bahwa galian C terkesan ada oknum yang melindungi. Truk pengangkut muatannya makin lama makin bertambah, inilah yang membuat jalan di Blitar semakin rusak. Kalau begini siapa yang bertanggung jawab, kita tanya Dinas Perhubungan tidak punya kewenangan, saya yakin itu kewenangan kepolisian,” papar Anshori Baidlowi.

Advertisement

Lebih lanjut Anshori menerangkan kalau PAD dari sektor tambang ini hanya memberikan Rp 60 juta pertahun. Dalam waktu dekat ini harus dilakukan pengawasan yang ketat agar pelaku pertambangan liar tidak semakin menjadi-jadi.

“Saya minta kepolisian melakukan kewenangan dan prosedurnya kalau ada truk melebihi tonase harus di stop. Kalau tidak kita biarkan rakyat melakukan tindakan sendiri dengan caranya sendiri,” tegasnya.

Hal yang sama diungkapkan Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemerintah Daerah memprioritaskan pembangunan jalan di Blitar Selatan dengan cor beton bertulang, Menertibkan pertambangan galian C di daerah Blitar Utara dan Blitar Selatan karena mengakibatkan kerusakan jalan sangat parah, melakukan perbaikan jalan umum sesuai dengan Perbup.

Fraksi PKB juga mendorong agar Pemerintah Daerah dapat mengelola tambang galian C semaksimal mungkin.

Sedang F PAN meminta Pemerintah Kabupaten Blitar agar memprioritaskan penambangan ilegal sebelum munculnya dampak yang lain seperti kekeringan akibat kerusakan sumbermata air, juga bekas galian tambang yang tidak dilakukan reklamasi sangat berpotensi menimbulkan korban jiwa.

(Meidian Dona Doni)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )