MKKS SMA Lampura Sosialisasikan Pergub Nomor 61 Tahun 2020

MKKS SMA Lampura Sosialisasikan Pergub Nomor 61 Tahun 2020

Editor : Anton

HARIANSIBER.COM|Lampung Utara – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah menengah atas (SMA) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) Sosialisasi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020.

Kegiatan tersebut selain dihadiri oleh Ketua MKKS SMA Lampura, Bambang Nopriyadi, S.Pd, M.M, Perwakilan Polres Lampura, Praktisi Hukum UMKO, juga dihadiri Pengurus MKKS se-Lampura dan Ketua Organisasi diantaranya, Ketua SPRI Lampura, Ketua SMSI, Ketua PPWI, Ketua LSM Pospera, Ketua LSM LIPAN, Ketua GMBI, yang berlangsung di Aula SMA Kemala Bhayangkari Kotabumi. Rabu (3/2/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MKKS SMA Kabupaten Lampura, Bambang Nopriyadi, Spd.MM, menyampaikan, Sosialisasi ini guna menindaklanjuti Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2020 tentang peran serta masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri di Lampura.

“Karena Pergub nomor 61 tahun 2020, tentang Pendanaan masyarakat ke Satuan Pendidikan guna menunjang mutu Pelayanan dan Pendidikan kepada para siswa.” ujarnya kepada awak media.

Selain itu lanjut Bambang, didalam Pergub tersebut juga diatur peran serta masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada Satuan pendidikan menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang ada di Provinsi Lampung dan telah di Undangkan oleh Pemprov Lampung.

“Dan tujuan dasar Pendanaan tersebut juga kembali ke Peserta didik, agar Kualitas Pelayanan dan Mutu Pendidikan lebih baik lagi, maka kami sangat berterima kasih apabila Media berusaha membagi Informasi ini kepada masyarakat.” katanya.

Selain membahas soal Pendanaan sambung Bambang, pertemuan MKKS SMA kali ini membahas kriteria khusus yang mendapatkan pengecualian soal pendanaan dari para Walimurid, dan diharapkan kedepan dapat mendorong Akuntabilitas Pengelolaan dana Pendidikan.

Dan bagi murid yang tidak mampu mendapatkan kebijakan khusus namun harus dibuktikan dengan surat keterangan Pendukung lainnya namun tidak menjadi keharusan.” jelasnya.

Disisi lain peserta pertemuan MKKS, salah satunya Ketua SPRI Lampura, Jauhari Saleh, S.E, pihaknya sangat mensupport dalam bentuk edukasi pemberitaan ke masyarakat terkait Pergub Nomor 61 tahun 2020, namun semuanya harus jelas dan transparansi soal pengelolaan dana itu.

Pada dasarnya para Walimurid tidak akan keberatan jika memang untuk kemajuan dunia Pendidikan. Intinya apapun itu bentuk sumbangan yang terpenting harus jelas dan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah baik Provinsi maupun Daerah.”tutup jauhari.

(Ar/An)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )