Musrenbang Kabupaten Blitar 2022, Ketua DPRD Suwito Harap Hasilkan Kebijakan Anggaran Berkeadilan

2 min read

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito saat mengikuti Musrenbang RKPD 2023 Tingkat Kecamatan secara daring.

HARIANSIBER.COM|BLITAR – Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto berharap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memberikan rasa keadilan dalam pembangunan kedepan. Sehingga diperlukan kecermatan dalam mem-follow up data hasil Musrenbang.

“Ya memang Musrenbang sebetulnya sarana strategis ya, untuk mengusulkan skala prioritas. Kenapa kok harus di skala prioritas, ya tentunya kemampuan keuangan daerah ini kan tidak mampu untuk melaksanakan semuanya,” kata Suwito, Selasa (22/3/2022).

Pemkab Blitar pada Selasa (15/3/2022) telah menggelar Musrenbang Tingkat Kecamatan, yang hasilnya tiap kecamatan menghasilkan usulan skala prioritas. Selanjutnya usulan dari 22 Kecamatan se-Kabupaten Blitar dibawa ke Musrenbang Tingkat Kabupaten. Lantas Bupati nantinya mengambil kebijakan anggaran berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kabupaten untuk rencana pembangunan di tahun 2023 mendatang.

Dalam memenuhi konsep pembangunan berkelanjutan, kata Suwito, pembangunan pada tahun depan dan berikutnya harus bergulir sampai dengan selesainya seluruh usulan. Agar seluruh usulan bisa direalisasi efisien, diperlukan pengolahan data yang baik semisal peng-clusteran usulan, berikut cara penyelesaiannya.

Semisal usulan perbaikan Jalan bisa di cluster mana terjadi di Jalan Desa, Jalan Kabupaten, atau Provinsi. Lalu dilihat pula kekuatan sumber dana yang sesuai agar usulan kerusakan jalan itu bisa segera diselesaikan.

“Nah misal ada usulan perbaikan Jalan Desa, jika Pemerintah Desa tidak mampu disitulah kira-kira apa bentuk program yang tepat misal dalam bentuk bantuan keuangan khusus dari APBD Kabupaten ke desa atau mungkin apa namanya di polakan bantuan keuangan dari provinsi. Dan masalah yang sering muncul misal di wilayah perbatasan misal Kecamatan Wates dengan Donomulyo Malang itu bisa dimintakan bantuan provinsi guna meringankan APBD,” ujarnya.

Lanjut Suwito, follow up dari Musrenbang yaitu pengambilan kebijakan anggaran adalah hal yang lebih penting. Kebijakan tentunya membawa aspek keadilan yang bisa dirasakan masyarakat di tiap kecamatan yang mempunyai situasi geografis yang berbeda-beda.

Menurut Suwito, selama ini masyarakat merasakan pembangunan yang tidak merata. Semisal beberapa waktu lalu masyarakat Blitar Selatan yang sempat wadul ke DPRD lantaran menilai kurangnya anggaran yang digelontorkan untuk wilayah tersebut hingga membuat seperti fasilitas jalan umum banyak rusak.

“Jadi tidak mesti satu Kecamatan itu di plafon sekian miliar semua rata itu dikatakan adil. Tapi harus ada semacam apa keberpihakan bagi wilayah yang berat sekali ya dapatnya ada perhatian khusus. Semisal wilayah selatan yang geografisnya merupakan tanah gerak, pembangunan jalannya perlu teknik khusus yang tentunya lebih mahal, agar memenuhi aspek keawetan yang sama dengan pembangunan jalan di wilayah utara yang tanahnya mantap,” urai politisi PDI Perjuangan ini.

“Terpenting dari Musrenbang ini adalah follow up dari usulan itu ini yang kita sebut kebijakan daerah. Karena anggaran terbatas maka pada skala prioritas dibuat kebijakan yang berkeadilan dan adil itu tidak harus sama,” pungkasnya.

 

Penulis : MEIDIAN DONA DONI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.