Pansus DPRD Lampura Setujui dan Rekomendasi LKPJ Bupati 2020

Pansus DPRD Lampura Setujui dan Rekomendasi LKPJ Bupati 2020

HARIANSIBER.COM|Lampung Utara – Dewan Perwakilan Dakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menggelar Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 2020.

Paripurna LKPJ yang berlangsung diruang sidang Istimewa DPRD Kabupaten Lampung Utara kali ini membahas Laporan Hasil Pembahasan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lampung Utara. Jumat (30/4/2021).

Rapat Paripurna LKPJ ini, merupakan rapat kedua tahun 2021 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Utara yang dihadiri oleh 31 anggota DPRD, Forkopimda, Asisten, Jajaran OPD, Camat, Lurah, Kades dan Insan Pers, dengan Nomor Keputusan 07/2021 Ikhtisar Keputusan menyetujui dan merekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara tahun 2020.

Dalam Penyampaiannya Panitia khusus (Pansus) yang disampaikan melalui Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tabrani Rajab menyoroti kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten setempat, diantaranya ketidak hadiran salah satu SKPD saat digelarnya rapat Paripurna LKPJ Bupati 2020.

Selain itu Pansus juga menyoroti kinerja Dinas Kesehatan terkait Pengadaan Disipektan dan Pelayanan Kesehatan yang dinilai kurang maksimal, dan masih ada Puskesmas yang belum memiliki IPAL sesuai standar, serta kurangnya koordinasi antara Tim Satgas Covid-19 dengan Dinas Kesehatan sehingga Penanganan Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara kurang maksimal.

Lebih lanjut Pansus juga menyoroti kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), tidak ada prestasi yang dicapai karena kurangnya koordinasi antara Disporapar dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat.

Bukan hanya itu Pansus juga menyoroti soal Penggunaan anggaran Rekonfising harus dipergunakan secara transparan dan tepat guna, juga Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) juga tidak luput dari sorotan Pansus terkait alokasi dana publikasi media massa yang sampai saat ini masih menimbulkan polemik.

Pansus juga meminta kepada Bupati Lampura agar bisa memberikan teguran keras kepada SKPD yang tidak menghadiri Paripurna LKPJ Bupati 2020 dan rapat lainnya yang berlangsung di Gedung DPRD setempat.

(Advertorial)

(Anton)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )