Paripurna LKPJ Bupati Blitar 2019, Fraksi DPRD Soroti Pelayanan KTP hingga Limbah Greenfields

Paripurna LKPJ Bupati Blitar 2019, Fraksi DPRD Soroti Pelayanan KTP hingga Limbah Greenfields

HARIANSIBER.COM|BLITAR – Bupati Blitar telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019 pada DPRD. Laporan kinerja bupati ini ditindaklanjuti dengan pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Blitar melalui Rapat Paripurna pada Jumat (28/2/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto yang memimpin rapat meminta Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PAN ,Fraksi Gerindra, PPP, Nasdem, PKS (GPN) dan Fraksi Golkar-Demokrat untuk menyampaikan pendapat umumnya tentang kinerja bupati di tahun 2019.

Ada beberapa kelebihan pada pemerintah Bupati Blitar Rijanto dan Wakil Bupati Marhaenis Urip Widyan disampaikan fraksi-fraksi. Misal turunnya angka kemiskinan dan stunting anak, meningkatnya pendidikan warga yang kini lulusan SMP ke atas, dan inisiatif mendirikan RSUD Srengat untuk pelayanan masyarakat Kabupaten Blitar bagian barat.

Namun ada juga kekurangan diungkapkan oleh fraksi-fraksi, itu menjadi kritik untuk membangun pemerintahan kedepan lebih baik.

“Ya secara umum yang disampaikan fraksi-fraksi tadi positif untuk membangun Kabupaten Blitar lebih baik. Adapun kekurangan seperti antrian di dispendukcapil masih mengular, tentang SK jalan, dan masalah limbah Greenfields,” ungkap Suwito.

Lanjut Suwito, beberapa pandangan fraksi-fraksi itu kemudian akan diberikan penilaian yang dibahas oleh pansus DPRD. Pansus ini diberikan waktu satu bulan memberikan penilaiannya yang kemudian disahkkan menjadi Perda LKPJ 2019.

Perda LKPJ yang terbentuk ini menjadi fungsi check and balance, guna mewujudkan pemerintahan yang lebih pada tahun mendatang.

Sementara Bupati Blitar Rijanto menyambut baik pandangan fraksi-fraksi DPRD. Semisal investor PT Greenfields yang bergerak di peternakan sapi perah, limbahnya mencemari lingkungan, pihaknya telah memberikan peringatan dan solusi.

“Ya seperti investor ini sangat diharapkan karena membangun daerah tanpa investor itu akan lambat. Bila investor ada kesalahan harus kita luruskan bukan kita hakimi,” kata bupati.

HS/Meidian Dona Doni

Editor/Arf/Red/Hariansiber

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )