PBB Sumber PAD Lampura, Inspektorat Akan iIkut Memantau dan Kawal Pajak PBB

2 min read

HARIANSIBER.COM|Lampung Utara – Dongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) kembali menggelar Sosialisasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi Perkotaan dan Perdesaan (NJOP-P2) di tiga Kecamatan, Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Abung Semuli dan Kecamatan Bambangan Pagar. Sosialisasi berlangsung di Aula Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara. Jumat (25/3/2022).

Kali ini dengan sasaran 7 Desa di Kecamatan Abung Semuli, 16 Desa di Kecamatan Abung Selatan dan 7 Desa di Kecamatan Blambangan Pagar.

Sosialisasi NJOP-P2 dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, H. Sofyan, SP., MM. yang dihadiri langsung oleh Kepala BPPRD Lampura, Ir. H. Mikael Saragih, MM didampingi Kepala Bidang (Kabid) dan Penetapan, Syamsul Qomar, ST dan Kabid PBB dan BPHTB, Risa Wati, SE; Koordinator peralihan dan pembinaan PPAT BPN, Tri Wahyudi, SH; Auditor Muda Inspektorat Kabupaten, Deni Chandra, SH; Camat Abung Selatan, Maryadi, SP., MMP dan jajaran; Kepala Desa, Aparatur Desa, Masyarakat dan lainnya.

Dalam sambutan Asisten III, H. Sofyan, SP., MM menyampaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk Pembangunan Daerah. Oleh karena itu bagi petugas baik RT Maupun LK yang bertugas melakukan penagihan dana PBB kepada masyarakat untuk segera menyetorkan dana tersebut dan jangan kelamaan dipegang atau disimpan karena bisa mengendap.

Selanjutnya pihak Kepala desa yang menyetorkan dana PBB ke UPTD BPPRD untuk meminta tanda bukti setor meskipun hanya secarik kertas sebagai bukti telah disetorkannya dana PBB.

Marilah bersama-sama kita memotivasi diri dan masyarakat untuk taat membayarkan PBB-nya sebagai upaya mendukung Pembangunan dan mensukseskan Program Pemerintah.” ungkap Sopyan.

Sementara itu, Kepala BPPRD Kabupaten Lampura, Ir. H. Mikael Saragih, MM menyatakan ada 11 jenis pajak yang dikelola oleh BPPRD salah satunya adalah PBB. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, NJOP-P2 dibawah Rp.10 juta rupiah tidak dikenakan wajib pajak, jika lebih maka akan dikenakan pajak maksimal 0,5 persen.

Lebih lanjut, jelas Saragih, apabila masyarakat memiliki lebih dari 1 bidang tanah, maka yang dikenakan pajak hanya salah satunya saja. mirisnya, di Kabupaten Lampung Utara, tarif saat ini 0,15 persen untuk objek pajak dibawah 1 Milyar, sementara diatas 1 Milyar hanya 0,2 persen, jauh dibawah tarif berdasarkan UU sebesar 0,5 persen,” ujar Saragih.

Kepala BPN Lampura, melalui Tri Wahyudi, SH selaku koordinator peralihan dan pembinaan PPAT menginformasikan di Lampung Utara memiliki 297.514 bidang tanah, tetapi 277.283 bidang tanah yang sudah bersertifikat, artinya hampir 94 persennya dapat dikenakan wajib pajak. Kemudian, dalam hal kepengurusan administrasi, wajib melampirkan slip bukti lunas pajak pada tahun berjalan, “Memang sangat disayangkan, nilai objek pajak atau harga bidang tanah sudah tidak sesuai lagi jika dibandingkan dengan NJOP.” jelasnya.

Disisi lain, Auditor muda Inspektorat Kabupaten, Deni Chandra, SH memaparkan Inspektorat selaku pembina dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa juga pengawasan internal kinerja dan keuangan pemerintah. Dengan langkah-langkah audit setiap tahun, evaluasi hasil pemeriksaan dan pemantauan. Karena PBB merupakan salah satu sumber PAD, maka Inspektorat akan melakukan pemeriksaan dan memberikan solusi.

Karena tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran oleh oknum, jika ASN akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah dan apabila aparatur desa maka dapat diberhentikan serta dapat diproses secara Hukum.” pungkasnya.

(Tim/An)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.