Pemkab Buol Rancang Perda Wajib Ikut BPJSK

Pemkab Buol Rancang Perda Wajib Ikut BPJSK

Buol, Hariansiber – Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat dikabupaten Buol, Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan BPJS Ketegakerjaan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada DPRD buol untuk dibahas, usulan rancangan peraturan Daerah tersebut dibahas Bersama prangkat Daerah terkait yang dipimpin oleh Wakil Bupati Buol Abdullah Batalipu yang dirangkaikan dengan rapat Koordinasi BPJS ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah beberapa pekan lalu, yang dihadiri oleh Kepala BPJS Ketegakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala BPJS Ketegakerjaan Kabupaten Buol, Asisten Pemerintahaan dan kesejahtraan rakyat (kesra) Staf ahli, Kepala Dinas Ketegakerjaan dan transmigrasi kabupaten Buol dan Pihak terkait.

Dalam  kesempatan itu Wakil Bupati (wabup) Buol Abdulah Batalipu menargetkan pengesahaan Rancangan perda ditetapkan pada tahun 2020, sehingga seluruh Pekerja baik tenaga honorer, kariyawan perusahaan, Prangkat Desa dapat diberikan perlindungan Sosial berupa jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dirinya juga menginstruksikan kepada Kadis Nakertrans dan trasmigrasi beserta kepala Bidang Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawalan sehingga penetapan perda dapat dilakukan pada tahun ini.

“ saya berharap agar kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi beserta kabid selaku tehnis mengawal pengesahaan rancangan Perda ini untuk ditetapkan Perda tersebut tahun ini” ujar Abdullah Batalipu

Sementatara Kabid ketegakerjaan  Suparman Marhum SH pada Media ini minggu (18/10/20) mengatakan kabupaten Buol Optimis akan mendapatkan “Paritrana”  Award, yang merupakan penghargaan tertinggi yang akan diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Presiden atau wakil Preseden Kepada Bupati yang sukses memberikan perlindungan Sosial bagi wargannya. Menurutnya pencapaian pengharagaan Paritrana award itu dapat dicapai dikarenakan indikator dikabupaten Buol telah memenuhi persaratan, indikator tersebut dapat dilihat dari Kepesertaan untuk Tenaga Honorer, perangkat Desa, dan Kepeseertaan untuk pekerja yang bekerja diperusahaan. Dan itu sudah dijalankan  sejak tahun 2017. dalam rangka percepatan pencapaian paritrana award pemerintah Daerah telah membentuk Tim untuk Menyusun Road Map sehingga pencapaian kepesertaan dan dan kebutuhan regulasi untuk pencapaian paritrna award, untuk kabupaten Buol. “kekuarangan kita hanya belum adanya penetpan Peraturan Daerah yang ada masih menggunakan peraturan Bupati (perbup) yang dijadikan dasar hukum sehingga harus diikuti aturan pusat ” ujar  Suparman yang juga mantan bidang pengkajian hukum pemkab buol

Dalam kesempatan itu ia, Menjelaskan bahwa Program jaminan Sosial berupa perlidungan sosial akan diformulasikan Kembali, program pemerintah daerah melalui bentuk perlindungan sosial berupa santunan kematian dengan besaran Rp2.5 juta Perjiwa terhadap keluarga miskin, dapat pula dilakukan integrasi dengan BPJS ketegakerjaan, program jaminan kematian di BPJS ketegakerjaan sebesar Rp42.juta jika ini digabungkan tentu akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama dalam kaitannya dengan program  Jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian dan hal ini tinggal dilakukan formulasi kebijakan yang tentu  saja dengan memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan. “Mudah-mudahan apa yang kita programkan dari dinas Tehnis dapat di setujui disidang DPRD.” Demikian Suparman Marhum

Wartawan: Rustam

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )