Pemkab, Tutup Somel Kayu Tanpa Izin Di Tiloan

Pemkab, Tutup Somel Kayu Tanpa Izin Di Tiloan

HARIANSIBER.COM| BUOL – Dua perusahaan satu di antaranya di duga aktif beraktifitas melakukan ilegal pembalakan liar di hutan desa kokobuka kecamatan Tiloan kabupaten Buol Sulawesi tengah (sulteng) tidak mengantongi izin lingkungan resmi dari pemerintah yaitu PT. Putra Dwi Persada perusahaan ini di sebut-sebut memilki industri pengolahan kayu atau somel di perkampungan namun di sayangkan pemerintah desa setempat dan pemerintah kecamatan seakan tutup mata membiarkan perusahaan tersebut beroperasi tanpa izin di wilayahnya. maraknya pengambilan kayu besar-besaran di wilayah tiloan mendapat sorotan publik.Bupati Buol Amirudin Rauf selaku Pemerintah kabupaten (pemkab)  buol tidak tinggal diam langsung memerintahkan dinas tehnik dalam hal ini dinas lingkungan hidup (DLH) dan satuan polisi pamong praja (POLPP) untuk turun melakukan penutupan sementara usaha ilegal yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.”kita di perintahkan bupati untuk segera menutup sementara aktifitas kegiatan industri pengolahan kayu di desa kokobuka. “Ungkap Kadis DLH Sunarjo S Raukang di lokasi somel yang sementara di bangun. sabtu (15/2/20).

Ia, mengatakan untuk perusahaan  PT. Mitra Cahaya Abadi Metalindo sudah memiliki izin UPL dari provinsi dalam hal pemanfaatan pengelahan kayu di dusun Kolaka desa kokobuka namun belum beroperasi, sebab izin UKL tempat pengolahan kayu atau industri izinya belum keluar  dari dinas tehnik yang sudah di mohonkan pihak kelompok forum tani belum lama ini yang di wakili Sudarmin Paliba bersama manager perusahan Andi Jaya.

Advertisement

Untuk perusahaan PT. Putra Dwi Persada pihak perusahaan ini belum melaporkan aktifitas kegiatan pengolahan kayu di wilayah tersebut demikian juga pemerintah desa setempat sehingga dinas bersama tim POLPP untuk sementara melakukan penutupan areal industri pengolahan kayu, adapun batas kewenangan DLH kabupaten hanya sebatas mengajukan  izin bangunan industri atau somel yang di mohon perusahaan kepada pemerintah kabupaten (pemkab) dengan melihat kondisi lingkungan sebab akibat dampak ketika beroperasi dan masalah pengambilan material kayu dari hutan untuk bahan industri yang bisa mengeluarkan izin kecuali pemerintah provinsi karena itu merupakan kewenangannya. “Kita tidak memilki kewenangan untuk  mengeluarkan izin penebangan kayu di wilayah tiloan karena itu ranahnya pemerinta provinsi, kecuali izin bangunan industri dan kajian hukum amdal dari dampak lingkungan.”tandas Sunarjo

HS-(Rus)

Editor : HS-Arf

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )