PENCAIRAN DANA DESA DIANTARA 53 DESA FIKTIF TAHUN 2017/2018 DIDUGA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM PEMERINTAH PUSAT DINILAI TIDAK TRANSPARAN

PENCAIRAN DANA DESA DIANTARA 53 DESA FIKTIF TAHUN 2017/2018 DIDUGA TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM PEMERINTAH PUSAT DINILAI TIDAK TRANSPARAN

Konawe, Hariansiber.com – Anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat sejak tahun 2015 lalu, dalam rangka membangun sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dibidang pemberdayaan khususnya di desa desa tertinggal di kabupaten konawe dinilai cukup efektif.

Tetapi siapa sangka, entah ini benar benar kesalahan administrasi ataukah kesengajaan pemerintah menggandeng politik didalam pengalokasian dan penganggaran dana desa ataukah sengaja dibikin skenario untuk mengalihkan beberapa kasus korupsi yang lagi viral.

Pasalnya hampir seratus persen desa desa yang ditetapkan fiktif hari ini oleh pemerintah pusat, pada tahun 2017 dan tahun 2018 mendapat kucuran APBN dana desa dan nilai rata ratanya tidak kurang dari 600 sampai dengan 700 juta pertahun.

Yang jadi pertanyaan di masyarakat adalah apa yang menjadi dasar hukum di tahun 2017 dan 2018 pemerintah pusat mengalokasikan dan mencairkan dana desa di sebagian 53 desa yang hari ini dinyatakan fiktif.

Jikalau hari ini tidak mendapatkan kucuran dana desa karena statusnya fiktif, tidak layak atau tidak terdaftar secara administrasi di pemerintah pusat, apakah tahun 2017 dan 2018 pemerintah pusat, DPR -RI, Menteri keuangan dan menteri desa tutup mata dalam pembahasan, penganggaran dan pengalokasian dana desa dan tidak melihat serta mengkaji status desa desa yang akan di kucurkan anggaran.

Ataukah dana desa ini adalah program politik, sebab kepala Dinas Pemberdayaan Masyarat Desa (DPMD) kabupaten konawe pun, ketika dikonfirmasi oleh beberapa media dan Lembaga Swadaya Masyarakat, tidak mengetaui alasan konkritnya, ia hanya berdalih bahwa tidak terdaftar secara administrasi di pusat.

Jadi asumsi sekaligus kesimpulan masyarakat khususnya dikabupaten konawe hari ini adalah pengalokasian dan pencairan dana desa di 53 desa yang di kategorikan fiktif oleh pemerintah pusat, diduga ada permainan dan kongkalikong, sebab pernah dicairkan tiba tiba dikatakan fiktif dan tidak lagi mendapat kucuran dana desa dan ini merupakan pembodohan besar besaran oleh pemerintah kepada masyarakat.

Laporan : Andry William Firdaus, SE

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )