Ole777

Ole777

Ole777

Ole777

Penyelenggaraan Pilkada di 2024, Jadi Tantangan DPRD Kabupaten Blitar Susun APBD

2 min read

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito saat memimpin rapat. (dok.hariansiber)

HARIANSIBER.COM|BLITAR – Perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun 2024 lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya dirasakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar. Hal ini disebabkan oleh besarnya anggaran yang harus dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun tersebut.

Ketua Banggar DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar menyiapkan dana hibah untuk KPU dan Bawaslu masing-masing sebesar Rp 64 miliar dan Rp 18,39 miliar. Penyerahan hibah tersebut dilakukan dalam dua periode APBD, yaitu 40 persen di APBD 2023 dan 60 persen sisanya di APBD 2024.

Dengan demikian, anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada di APBD 2024 menjadi lebih berat dari sebelumnya. Hal ini disampaikan dalam rapat Banggar DPRD bersama Komisi-komisi DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin (20/11/2023).

“Anggaran kita masih berat untuk memenuhi ekspektasi belanja. Memang fokus kita di 2024 adalah untuk penyelenggaraan Pemilu, di situ harus teralokasi anggaran untuk penyelenggaraannya yaitu KPU dan Bawaslu, 60 persen dari seluruh kebutuhan, dan itu harus dipenuhi di tahun 2024. Itu cukup besar, belum kita memperhatikan sektor lain yang jadi prioritas,” ungkap Suwito.

Menurut Suwito, cukup banyak prioritas yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar di luar pelaksanaan Pilkada 2024. Sektor lain yang perlu perhatian lebih diantaranya pertanian, infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan pengurangan angka stunting.

Selain itu, ada juga sektor lain yang diminta alokasi anggarannya ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Yaitu kenaikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan keringanan biaya pendidikan.

“Juga ada tuntutan kenaikan ADD, yang tentunya memberatkan anggaran kita, tapi di satu sisi kalau kita anggarkan tetap dengan tahun sebelumnya akan memberatkan desa. Lalu keringanan pendidikan di mana masyarakat ingin misal ada keringanan membeli seragam, hal seperti itu masih belum dihitung kenaikan untuk sektor pendidikan berapa,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dari permasalahan tersebut, Banggar DPRD Kabupaten Blitar akan menggelar rapat lanjutan bersama TAPD Kabupaten Blitar. Rapat tersebut akan membahas lebih detail lagi penyusunan anggaran sesuai skala prioritas seperti yang dikehendaki DPRD sebagai wakil dari rakyat.

“Besok akan ada rapat lanjutan lagi rapat kerja antara Banggar DPRD dan TAPD Kabupaten Blitar. Nanti putusan bagaimana insyaallah Rabu, karena kita perlu pemecahan persoalan-persoalan yang muncul seperti diutarakan komisi-komisi DPRD,” pungkas Suwito.

 

Penulis: MEIDIAN DONA DONI

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *