Persetujuan KUA PPAS 2023, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Harap Pembangunan Infrastruktur Merata

2 min read

HARIANSIBER.COM|BLITAR – DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna persetujuan bersama nota Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, pada Rabu (28/9/2022). Sebagai penentu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar tahun mendatang.

Saat itu pimpinan DPRD lengkap hadir mulai dari Ketua DPRD Suwito Saren Satoto, dan Wakil Ketua DPRD, Mujib, M. Rifai, dan Susi Narulita. Di sini pimpinan DPRD bersama Bupati Blitar Rini Syarifah didampingi Wakil Bupati Rahmat Santoso melakukan penandatanganan nota KUA PPAS sebagai tanda disetujui lah dokumen ini dari kedua belah pihak dari eksekutif dan legislatif.

Bupati Blitar Rini Syarifah usai rapat paripurna mengungkapkan, bahwa di APBD 2023 nanti, fokus pekerjaan nantinya akan ada di bidang infrastruktur dan juga masalah ketahanan pangan. Artinya nanti akan banyak pekerjaan pembangunan atau perbaikan jalan-jalan, dikerjakan dinas PUPR.

“Kita tetap di infrastruktur ya kita upayakan masing-masing ke sana. Dan untuk prioritas lain kita hari ini ada isu ketahanan pangan juga. Nanti kita evaluasi lagi ke depan APBD kita bagaimana untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Bupati Rini.

Usai persetujuan KUA PPAS ini, bupati memastikan, akan bekerja maksimal untuk menyusun rancangan APBD 2023 secara lengkap. “Kita bekerja maksimal membahas APBD agar nantinya bisa melayani berbagai kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto, menyambut baik rencana bupati yang memfokuskan pembangunan pada infrastruktur. Pasalnya kerap dari para wakil rakyat mendapat keluhan masyarakat tentang infrastruktur contohnya kondisi jalan umum yang kurang baik.

“Bupati agar memberikan perhatian pada infrastruktur, karena ini sudah berapa tahun kan orang-orang menunggu adanya percepatan pembangunan,” kata Suwito.

Suwito mengharapkan, pembangunan infrastruktur ini bisa merata ke semua wilayah kecamatan. Dia pun menyarankan agar jalan penghubung antar kecamatan dikerjakan lebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan jalan penghubung antar desa.

“Persebaran pembangunan jalan itu juga harus lebih merata. Terus dari sisi kualitas juga harus diperhatikan misal untuk daerah selatan yang konturnya tanah gerak, maka jalan harus pakai beton bertulang yang tentu lebih mahal, jadi seperti itu agar kualitas jalan lebih tahan lama,” imbuhnya.

Lanjut Suwito, usai persetujuan KUA PPAS ini masih digelar rapat lanjutan untuk membahas lebih detail APBD 2023. Sebab saat ini masih belum secara jelas dipastikan jumlah transfer umum dari pemerintah pusat ke daerah.

“Istilahnya belum definitif anggaran yang kita seperti dari transfer umum pemerintah ke pemerintah daerah. Saat ini kita masih mengacu pada pendapatan APBD tahun lalu yang apabila di estimasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD kita naik jumlahnya sekitar 40 miliar. Maka itu kita masih terus melakukan pembahasan untuk itu,” pungkasnya.

 

Penulis: MEIDIAN DONA DONI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *