Pj Gubernur Jatim Luncurkan Program Penguatan Korporasi Petani di Jombang untuk Kendalikan Inflasi dan Tingkatkan Kesejahteraan Petani
HARIANSIBER.COM | JOMBANG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, meluncurkan program penguatan Korporasi Petani di Gapoktan Pojok Kulon, Kesamben, Jombang, pada hari ini. Program ini dianggap sebagai praktik terbaik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan mengendalikan inflasi melalui Korporasi Petani dengan Sistem Resi Gudang (SRG) (14/5).
Seperti dikutip dari laman pemkab Jombang Dalam sambutannya, Adhy Karyono menyampaikan, “Alhamdulillah hari ini cita-cita kita untuk mewujudkan kedaulatan pangan lewat Korporasi Petani makin dekat. Korporasi ini merupakan pilot-project pertama di Indonesia, dan merupakan best practice Jatim untuk mengendalikan inflasi. Dari Jombang untuk Jawa Timur, Jawa Timur untuk Indonesia, dan Indonesia untuk dunia.”
Adhy menjelaskan bahwa Korporasi Petani di Jombang berbentuk Koperasi Multi Pihak, bukan Perseroan, yang menjadikannya unik. Dengan struktur ini, mayoritas kepemilikan korporasi (50%) dimiliki oleh petani, sementara sisanya dimiliki oleh investor dan manajemen. “Sehingga Petani akan memperoleh tambahan kesejahteraan saat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU),” tambahnya.
Di Jawa Timur, terdapat beberapa Korporasi Petani yang berbentuk Koperasi Multi Pihak. Mayoritas pemilik koperasi ini adalah petani yang tergabung dalam 10 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Selain itu, Pemprov Jatim memberikan dukungan penuh kepada Korporasi Petani, mulai dari akses pembiayaan hingga pemasaran produk. Salah satu produk andalan adalah merek kolektif Jatim Cettar yang dipersiapkan untuk memperkuat branding beras asal Jawa Timur.
Adhy menjelaskan bahwa program penguatan kelembagaan petani melalui Korporasi Petani merupakan langkah penting dalam menjalankan Proyek Prioritas Strategis 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 20 Oktober 2023, Korporasi Petani secara resmi diakui sebagai salah satu langkah strategis TPID Jatim untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi.
Adhy juga menyoroti pentingnya ketersediaan pasokan beras di Korporasi Petani untuk menyeimbangkan surplus-defisit kebutuhan beras antar daerah dan menjadi pemasok bagi Etalase Pengendalian Inflasi Konsumen (Epik). Sebagai lumbung pangan nusantara, Jawa Timur memenuhi kebutuhan pangan 20 provinsi lain di wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, ekosistem pengendalian inflasi pangan sangat diperlukan.
“Korporasi Petani perlu bekerjasama intraprovinsi dengan BUMD untuk memastikan ketersediaan pasokan di Jatim telah terpenuhi dengan harga terjangkau. Jika Beras Jatim Cettar bisa masuk ke pasar induk sampai retail modern, maka kestabilan harga bisa terjamin untuk mengendalikan inflasi,” ujar Adhy.
Lebih lanjut, Adhy meninjau langsung stok serta pengolahan Beras Jatim Cettar di Gapoktan Pojok Kulon, Kesamben, dan Gudang 3A Perak, Jombang. Ia menjelaskan bahwa dalam proses ini, korporasi akan membeli gabah petani dengan harga pasar secara tunai. Avalis atau investor korporasi petani akan menggunakan Sistem Resi Gudang untuk mendapatkan pembiayaan dari PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (KPBI) yang tengah dalam proses kerjasama dengan Bank Jatim.
Selanjutnya, gabah diolah menggunakan Rice Milling Unit (RMU) menjadi beras premium dan medium. Hasil pengolahan gabah ini akan dijual ke pasar melalui PT Jatim Grha Utama, pasar ritel, dan pasar rakyat. Proses tanam-petik-olah-kemas-jual beras Jatim Cettar ini secara mandiri dilakukan oleh Koperasi Multi Pihak Sarana Agro Lestari (Santri) sebagai proyek percontohan di Kabupaten Jombang.
Skema ini menjadi bentuk pemberdayaan bagi para petani karena proses produksi menjadi lebih efisien dan biaya produksi lebih murah. “Hal ini dapat mendorong dan menjamin hilirisasi agro industri pangan. Ini adalah alternatif dalam meningkatkan daya tawar, daya saing petani sekaligus mengendalikan inflasi di Jatim,” kata Adhy.
Dengan kuatnya lembaga petani, biaya agroinput produksi menjadi lebih efisien karena pembelian bibit dan benih non-subsidi lebih murah dengan skema collective buying. Usai Soft Launching, Adhy memberangkatkan 5,4 ton Beras Jatim Cettar secara perdana. Pemberangkatan ini ditandai dengan penyerahan sertifikat merek kolektif Jatim Cettar dari Perwakilan Kanwil Kemenkumham Jatim serta pemecahan kendi. Beras tersebut dikirim dari Korporasi Petani Santri ke PT Jatim Grha Utama (BUMD Jatim).
“Semoga beras kebanggaan Jatim ini bisa mewarnai ritel-ritel dan memasok kebutuhan pangan di Indonesia Timur. Semoga selain beras, Jatim juga bisa merambah ke minyak, kakao, dan sektor lainnya,” harapnya.
Pj Bupati Jombang, Sugiat, juga mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Jawa Timur beserta seluruh jajarannya, pemerintah pusat, serta pihak-pihak yang telah mempercayakan Kabupaten Jombang sebagai pilot project pengembangan korporasi petani. “Apa yang kita lakukan bersama pada hari ini sejalan dengan tema besar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2025, yakni Hilirisasi Agrobisnis,” jelas Sugiat.
Sebagai komitmen dukungan terhadap upaya hilirisasi agrobisnis, Kabupaten Jombang sudah mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk sarana dan pembinaan Koperasi Multi Pihak (KMP) dan Sarana Agro Lestari (Santri) pada tahun 2025. “Dalam rangka pengendalian inflasi, utamanya komoditas beras, Kabupaten Jombang juga sedang menjalankan satu inovasi yaitu Gerakan Terpadu Mandiri Pangan (Gerdu Mapan). Ini adalah gerakan untuk mengedukasi, mendorong, dan menjalankan kegiatan mulih nggowo gabah,” jelas Sugiat.
Pemerintah Kabupaten Jombang telah mengedukasi para petani untuk membawa pulang sebagian hasil panen padi mereka guna memenuhi kebutuhan pangan di rumah. Pemerintah Kabupaten Jombang juga telah menerbitkan Perbup nomor 26 tahun 2024 tentang Gerakan Terpadu Mandiri Pangan. “Diharapkan dengan adanya gerakan ini, para petani bisa mencukupi kebutuhan pangan sendiri, mengurangi belanja beras, dan bisa menahan laju inflasi karena beras,” jelas Sugiat.
Sugiat juga berpesan kepada pengurus dan anggota KMP Santri untuk menjawab dukungan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dengan kerja keras dan kerja giat untuk sukses meningkatkan pendapatan, menjaga stok pangan, dan mengendalikan inflasi. “Besar harapan kami, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa mendukung perluasan pasar dan terus mendukung peningkatan serta perbaikan sarana koperasi multi pihak (KMP) dan Sarana Agro Lestari (Santri),” tambahnya.
Upaya Pemerintah Kabupaten Jombang diapresiasi langsung oleh Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono. “Pak Pj Bupati Jombang, Pak Sugiat, terima kasih. Ternyata sudah inline, pertama dari budgeting sudah dialokasikan khusus untuk Korporasi Petani, ini sudah gayung bersambut. Yang kedua, terkait gerakan pangan mandiri ini betul. Salah satu persoalan kita adalah ketahanan pangan dan kemandirian keluarga untuk bisa memperoleh pangan,” kata Adhy Karyono.
Langkah inovatif ini diharapkan dapat terus meningkatkan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan mampu mengendalikan inflasi daerah, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. (BRT)