PKN, Temukan Dugaan Korupsi Senilai Rp.9M

PKN, Temukan Dugaan Korupsi Senilai Rp.9M

Hariansiber.com| Tegal – Pemantau Keuangan Negara (PKN)  belum lama ini melaporkan kembali dugaan korupsi yang ada di Kabupaten tegal, Kamis (20/02/2020)

UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2020 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, PP No 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dalam Pemberantasan korupsi. UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih KKN. Inpres No 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. perkap Kapolri No14 tahun 2012 tentang manajemen pendidikan tindak Pidana.

Peraturan presiden No 54 tahun 2010 tentang apa Pengadaan barang /jasa Sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan presiden No 4 tahun 2015. Dengan dasar tersebut Pemantau Keuangan Negara (PKN) Melaporkan secara resmi tentang dugaan /indikasi korupsi terkait penerima bantuan keuangan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH) Sebesar Rp 9. 900.000.000.00.(sembilan miliar sembilan Ratus juta rupiah) belum menyampaikan Laporan pertanggungjawaban ke pemerintah daerah kabupaten tegal Dan tidak sepenuhnya diyakini kewajaranya, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

masih menurut ketua Umum Pusat PKN Patar Sihotang SH, MH/Iskandar, Bahwa besaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk RTLH tahun 2018 berdasarkan kebutuhan masing masing unit/rumah dengan alokasi paling banyak masing masing unit /rumah sebesar Rp 20.000.000.00. lebih lanjut ketua umum pusat PKN menuturkan diantara paling banyak yg harus mempertagung jawabkan kecamatan Balapulang, kecamatan bojong, kecamatan adiwerna, yang lain kecamatan kisaran 2 sampai 7 kecamatan.

Masih ketua Umum Pusat PKN, Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi dengan staf dinas perumahan rakyat kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan ( perkimtaru dan Pertanahan)Kabupaten tegal selaku OPD pengampu kegiatan RTLH serta pemeriksaan dokumen di ketahui bahwa dari 94 desa penerima bantuan pembangunan RTLH, sampai dengan pemeriksaan berakhir, sebanyak 4 desa yang telah menyampaikan LPJ senilai Rp 180.000.000.00. sedangkan sisanya sebanyak 90 desa blm menyampaikan LPJ senilai Rp 9.900.000.000.00.

Kami berharap kejaksaan Negeri Tegal memproses indikasi /Dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang Undang dan peraturan yang berlaku.

HS-( tgh )

Editor : HS-Arf

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )