Sengketa Tanah, Mediasi Antara PT BMW Dengan Kelompok Tani Berjalan Buntu

Sengketa Tanah, Mediasi Antara PT BMW Dengan Kelompok Tani Berjalan Buntu

HARIANSIBER.COM|BINTAN –
Pertemuan mediasi membahas persoalan sengketa tanah/lahan antara PT BMW dengan Kelompok Masyarakat Tani di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan, kembali buntu alias tidak tuntas.

Hal itu dikarenakan PT BMW sama sekali tak mempunyai niat baik, untuk menyelesaian persoalan sengketa tanah/lahan dengan Kelompok Masyarakat Tani di Kecamatan Toapaya tersebut.

Meskipun sudah 4 kali pertemuan, tetap saja PT BMW bersikukuh tak pernah mau menerima usulan dan saran yang disampaikan Kelompok Masyarakat Tani untuk menuntaskan persoalan.

 

Dalam kesempatannya kepada Investigasipos.com, Plt Camat Toapaya katakan, dia sangat menyanyangkan tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak meski sudah beberapa kali bertemu untuk berdialoq.

“Sangat disayangkan meski sudah beberapa kali kami (Kecamatan) mengadakan pertemuan untuk berdialoq dan mencari solusi dari kedua belah pihak, tetap saja tidak menemukan kesepakatan,’ ujar Plt Camat Toapaya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Komando Pemberantas Korupsi (L. KPK) Kennedi Sihombing juga mengucap kan hal senada dengan apa yang telah disampaikan ke oleh Plt Camat Toapaya.

“Kami sangat menyayangkan dari hasil pertemuan ini, karena tidak menemukan kata sepakat. Padahal kedua belah pihak telah didudukan beberapa kali oleh pihak Kecamatan,” kata Ketua L.KPK Kepri ini.

Masukan untuk kedua belah pihak, lanjut Kennedi. Untuk Kelompok Masyarakat Tani, sejokyanya apa yang telah dia lakukan itu sudah benar. Mereka hanya memampaatkan tanah negara yang terlantar saja.

Advertisement

Sedangkan masukan untuk PT BMW yang katanya sudah memiliki Sertifikat HGB tahun 1990, kita (masyarakat) harus lah mendukung penuh perusahaan, asalkan jelas legalitas dan menjalankan fungsi sesuai dengan peruntukanya.

 

Artinya, pihak perusahaan tidak merugikan pemerintah dan itu adalah masukan ke pihak pemerintah dan itu juga otomatis untuk rakyat,” ujar Ketua L.KPK Kepri saat mendampingi Kelompok masyarakat Tani di Aula Kantor Camat Toapaya.

Tetapi, lanjut Kennedi. Jika pihak perusahaan tidak melaksanakan sesuai dengan peruntukannya, otomatis tanah tersebut akan kembali ke negara. Apabila tanah tersebut kembali ke negara dan di manfaatkan masyarakat, itu adalah menjadi urusannya masyarakat ke pemerintah.

Putusan itu berdasarkan undang-undang agraria no 5 tahun 1960 pasal 27.34.40 hapus antara lain karna di terlantarkan perusahaan,” terang Kennedi Sihombing.

Perlu juga di pahami pihak perusahaan. Karena pihak perusahaan bukanlah hak milik melainkan adalah HGB dan HGU dan dalam pelaksanaanya haruslah sesuai dengan peruntukanya,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan itu, Perwakilan PT BMW, Masyarakat Kelompok Tani, Camat Toapaya, Kapolsek Gunung Kijang, Kepala Desa Toapaya Utara, Pimpinan L.KPK, Kepri serta sejumlah Awak media online.

Red

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )