Siap – Siap !!!, Jaksa Sedang Usut Kasus SPJ Piktif DPRD Lampung Utara

Siap – Siap !!!, Jaksa Sedang Usut Kasus SPJ Piktif DPRD Lampung Utara

HARIANSIBER.COM|Lampung Utara – Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara (Lampura) akan mentelah (mempelajari) terlebih dahulu terkait dugaan adanya SPJ Piktif yang terjadi di Lingkup DPRD Kabupaten Lampung Utara di tahun 2017 lalu.

Hal ini disampaikan oleh Hafizd, SH.MH selaku Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara saat ditemui diruang kerjanya oleh Hariansiber.com usai Kunjungan Kerja Tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka Penilaian Internal Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Senin 01/07/2019.

Hafizd mengatakan pihaknya akan mentelah terlebih dahulu isi berita tersebut, namun jika ada data pendukung maka ada kemungkinan pihaknya akan turun ke lapangan,” jelasnya

Sebelumnya melalui Pemberitaan yang telah ditayangkan dimedia rakyat news.co.id terkait adanya dugaan SPJ Fiktif yang terjadi dilingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) yang disampaikan oleh Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Alian Arsil beberapa waktu lalu.

Alian Arsil, meminta kepada Penegak Hukum yang ada di Kabupaten Lampung Utara agar dapat koperatif dalam menindak Pelaku korupsi yang ada di Kabupaten ini.

karena sesuai Instruksi dari Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo saat melantik Kabinet Kerja beberapa waktu lalu, Presiden mengajak seluruh Pejabat Tinggi Negara TNI, Polri, Kejaksaan , KPK dan Pengusaha serta Masyarakat Indonesia untuk bersama- sama Stop dan cegah pungutan Liar, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, guna menyelamatkan Aset Negara, khususnya terkait dugaan adanya Korupsi yang terjadi dilingkup DPRD setempat.

Advertisement

Sementara itu Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lampung Utara, Adrie menerangkan, ” mengenai Surat SPJ Perjalanan Dinas yang diduga telah difiktifkan itu tidak benar.

Menurut Adrie mengenai hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah hal yang Lumrah dan itu bukan hanya terjadi di Sekretariat DPRD saja melainkan seluruh Satuan Kerja (Satker),” Ujar Adrie beberapa waktu lalu.

Karena pada tahun 2017 yang lalu pihaknya telah mengembalikan Kerugian Negara sesuai hasil temuan dari BPK, dana tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah (Kasda), namun jumlah pengembalian nya saya sudah lupa, kalau tahun 2018 temuan dari BPK hanya senilai 381 juta namun dananya memang belum kita dikembalikan ke Kas Daerah,” terang Adrie.

(anton)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )