Terkait Kelangkaan Minyak Goreng, Jaksa Agung Tetapkan 4 Tersangka

3 min read

Hariansiber.com|Jakarta -Penyidik jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan agung Selasa (19/04/2022) menetapkan Dirjen perdagangan dalam kementerian perdagangan (kemendag) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Fasilitasi Ekspor crude palm oil (CPO) Dengan inisial IMW bersama tiga perusahaan swasta lainnya pada bulan Januari 2021 -maret 2022.

Jaksa agung RI dalam siaran pers nomor : PR-640/140/K.3/Kph.3/04/2022 mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu ada araha presiden Republik Indonesia tentang beberpa peristiwa yang menyentuh hajat hidup masyarakat seperti kelangkaan minyak goreng ,oleh karenanya preside menginstruksikan kepada seluruh pimpinan kementerian, institusi/Lembaga untuk mengedepankan senseof crisis sehingga setiap peristiwa yang terjadi dan menyentuh hajat hidup orang banyak dapat di berikan respon.

Khususnya lelangkaan minyak goreng kami telah melakukan penyelidikan dan telah di temukan indikasi kuat bahwa adanya perbuatan Tipikor terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng dan telah membuat susah hajat hidup orang banyak sehingga negara juga harus mengucurkan Bantuan langsung tunai minyak goreng yang nilainya tidak kecil, dalam kondisi kelangkaan minyak goreng yang menyulitkan masyarakat negara harus hadir dan hari ini harus membuat terang tentang apa yang sebenarnya terjadi tentang kelangkaan minyak goreng,kata jaksa agung .

Ada 4 orang tersangka yang terkait dengan Tipikor dalam pemberian fasilitasi Ekspor crude palm oil (CPO)dan turunannya pada bulan Januari sampai dengan Maret 2022 yaitu :

1. IMW Selaku direktur jenderal perdagangan luar negeri kementerian perdagangan RI, Berdasarkan surat perintah penyidikan direktur penyidikan Jaksa Agung muda Tipikor Nomor : print-17/F.2/Fd/04/2022 tanggaln 04 April 2022 dan surat penetapan tersangka direktur penyidikan Jaksa Agung muda tindak pidana khusus Nomor :TAP-18/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 18 April 2022.

2. MPT Selaku komisaris PT.Wilmar Nabati Indonesia berdasarkan surat perintah penyidikan direktur penyidikan Jaksa Agung muda tindak pidana khusus Nomor : print-17/F.2/Fd.2/2022 tanggal 04 April 2022 juncto surat perintah penyidikan direktur penyidikan Jaksa Agung muda tindak pidana khusus Nomor : Print-23/F2/Fd.2/04/2022 tanggal 19 April 2022 dan surat penetapan tersangka direktur penyidikan Jaksa Agung muda tindak pidana khusus Nomor :TAP-21/F.2/Fd.2/04/2022.

3. SM selaku senior manager corporate affair permata hijau group (PHG) berdasarkan surat perintah penyidikan direktur penyidikan Jaksa Agung muda tindak pidana khusus Nomor : Prin-17/F.2/F.d.2/04/2022 tanggal 04 April 2022 juncto surat perintah penyidikan direktur penyidikan Jaksa Agung muda tindak pidana khusus Nomor Print-21/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 19 April 2022 dan surat penetapan tersangka direktur penyidikan Jaksa Agung muda tindak pidana khusus Nomor: TAP-19/F.2/Fd 2/04/2022 tanggal 19 April 2022.

4. PTS selaku General manager bagian general affair PT.Musimmas, berdasarkan surat perintah penyidikan direktur penyidikan Jaksa Agung muda tindak pidana khusus Nomor : Print-17/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 04 April 2022 juncto surat perintah penyidikan direktur penyidikan Jaksa Agung muda tindak pidana khusus Nomor : Print-20/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 19 April 2022 dan surat penetapan tersangka direktur penyidikan Jaksa Agung muda tindak pidana khusus Nomor :TAP -20/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 19 April 2022.

Perbuatan tersangka melanggar :
1. Pasal 54 ayat (1)hirup a dan ayat 2 hirup a,b,e dan f undang- undang nomor 7 tentang perdagangan .

2.keputusan Menteri perdagangan nomor.129 tahun 2022 Jo no.170 tahun 2022 tentang penetapan jumlah distribusi kebutuhan dalam negeri (Domestik market obligation ) dan harga penjualan di dalam negeri (Domeatic price obligation).

3. Ketentua Bab ll Huruf A angka (1) hurup b,Jo.Babll hurup c no angka 4 hurup c peraturan direktur jenderal perdagangan luar negeri no.02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO ,RDB PALM olein dan uco .

Terkait dengan komitmen kejaksaaan agung dalam menyelesaikan perkara ini apabila adanya kemungkinan menteri untuk di periksa dan terlibat , Jaksa Agung RI menyampaikan pihaknya akan mendalami hal tersebut.

Siapa pun dan bahkan menteri pun tetap akan diperiksa apabila sudah cukup bukti dan fakta.pihaknya tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan yang artinya siapapun pelakunya , kalau cukup bukti maka akan kami lakukan, kata jaksa agung RI St.Burhanudin.

Jakarta 19 April 2022 kapuspenkum .Dr.ketut Sumedana.

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Andrie Wahyu Setiawan,SH,S.sos,MH.
Kasubid Kehumasan HP:081272507936.
Email : humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

Penulis : Aspin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.