Tertibkan Perusahaan Pengelola HGU, Saragih Tegaskan, Ada Sangsi Bila Melanggar Aturan

2 min read

Editor : Anton

HARIANSIBER.COM|Lampung Utara – Perusahaan Pengelola Hak Guna Usaha (HGU) memiliki kewajiban membayar sejumlah item pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), diantaranya pajak parkir, pajak air tanah dan pajak reklame.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara, Ir. Mikael Saragih,MM, didampingi Kabid Pendataan dan Penetapan, Samsul Qomar, ST, kepada Tim media diruang kerjanya, selasa (1/3/2022) kemarin.

Dijelaskan Saragih, Dilampura terdapat 8 Perusahaan yang mengelola 18 titik HGU. Namun sangat kita sayangkan diantara Perusahaan-perusahaan itu masih ada Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melapor dan membayar pajaknya,” ucap Saragih.

Seperti beberapa waktu lalu, lanjut Saragih, kita menemukan bahwa masih ada Perusahaan yang belum melaporkan kewajibannya. Diantaranya, PT. Jala Ladang Kurnia (Jalaku), PT. Palm Lampung Persada dan PT. Bumi Madu Mandiri (BMM). “Kami sudah turun ke BMM, sekarang sedang dalam proses, pihak BMM pun sudah melapor berdasarkan hasil saat kami turun, secepatnya pihak BMM akan menunaikan kewajiban membayar pajak parkir dan pajak air tanahnya,” papar Saragih.

Dalam waktu dekat ini, kata Saragih, kita akan meninjau kembali ke Perusahaan lainnya yang belum melapor dan terdaftar untuk membayarkan pajaknya.Hasil Peninjauan dilokasi dapat dijadikan Dasar Penentuan kewajiban apa saja yang harus ditunaikan oleh Perusahaan tersebut. Seperti PT. Jalaku dan PT. Palm Lampung Persada secepatnya akan kami tinjau, kewajibannya apa saja yang harus ditunaikan,” terang Saragih.

Ditegaskannya, bagi perusahaan yang selama menjalankan usahanya namun tidak melaporkan tentunya akan kita kenakan sanksi atau denda berdasarkan peraturan yang ada. Begitu juga pajak terhutangnya, pihak Perusahaan berkewajiban untuk melunasinya.

“Dengan koordinasi yang baik seperti ini tentunya berdampak baik bagi kita semua, khususnya Peningkatan PAD di Kabupaten Lampura,” kata Saragih.

Oleh karena itu, lanjut Saragih, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten ini agar bisa mempunyai target Retribusinya pertahun untuk dinasnya masing-masing. Kendati demikian masih ada Dinas yang sama sekali tidak menunaikan targetnya

“Hal seperti inilah yang dapat mengganggu sistem Perencanaan, seharusnya mereka peka dan malu apabila tidak bisa penuhi targetnya, karena yang menentukan targetnya adalah Dinas masing masing,” Pungkasnya.

(tim/An)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.