Wah, Ada Apa Dengan Pemprov Kalteng dan Pemkab Barsel ?

5 min read

Kepala Sekolah SMKN 1 Buntok, Joko Lelono

Hariansiber.com|Buntok – Terkait hasil perolehan media hariansiber.com dilapangan mengenai adanya info bahwa ada pungutan di Sekolah SMKN 1 Buntok, yang kata Orang tua siswa smkn 1 itu sedikit memberatkan kami sebagai orang tua yang menginginkan anaknya pintar seperti anak-anak orang lainnya, namun kami selaku orang tua sebut saja (M) harus menyediakan Uang setiap bulan sebesar Rp.50.000,- untuk pembayaran BPP di sekolah smkn 1 Barsel tuturnya kepada media hariansiber.com.

” setelah menerima informasi tersebut, media hariansiber.com pun berusaha untuk mendapatkan komentar dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah, melalui Chat WattsApp, akhirnya hariansiber.com pun mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan didalam jawabannya seperti ini;

” Bantuan siswa bagaimana Om? Dari siapa yang memberi batuan? Yang namanya bantuan itu hal yang positif? Saya tidak monitor? Katanya, oh kalau ini dalam bentuk pungutan sekolah, ini legal dan sesuai aturan om, katanya, jadi bukan bantuan/sumbangan, pihak sekolah bentuknya pungutan, tapi kalau pihak komite sekolah, bentuknya sumbangan om imbuhnya kepada hariansiber.com.

ditanya tentang draf aturan yang membolehkan.

” ini jawabannya disekolah sudah ada om, kebetulan Hp saya ini kemaren sempat Eror dan seluruh dokomen, photo, vidio hilang semua katanya mohon maaf.

Sekali lagi saya tanya kalau boleh kapan saya bisa mendapatkan draf aturan itu

” om bisa saja datang kesekolah dan diskusi disana biar kita tidak salah dan saling menguatkan, karena mengurusi pendidikan ini perlu keterlibatan warga dan masyarakat semua, satu visi yang sama untuk memajukan mutu dan sdm kita katanya.
Lanjut Chat Kadisnya, bapaknya datang saja ke smkn 1 Buntok dan silahkan komfirmasi kesana dulu, pungutan yang mana?, biar jelas dan sumbangan yang mana?, biar jelas nanti saya juga bisa ikut menguatkan keterangan itu Ucapnya.

Jawab saya sudah kami temui barusan tadi

“dirinya pun tidak menjawab lagi….?

Ditanyakan kepada Kepala Sekolah terkait adanya pernyataan Orang tua wali siswa itu

” ini jawaban kepala sekolah smkn 1 Buntok kepada dua awak media yang menemuinya
Terutama tentang BPP, oh baik katanya dan terimakasih atas kunjungan dari Bapak berdua dirinya menjelaskan saya selaku yang mewakili dari teman2 smkn 1 Buntok menyampaikan beberapa hal tentang bantuan bantuan penyelenggaraan pendidikan(BPP) bpp ini munculadalah setelah menejemen pengelolaan sman dan smkn, SLB, itu pindah ke Propinsi kenapa karena atas dasar bawah pada saat sman dan smkn, slb karena pada saat sman,smkn,dan slb itu dikelola oleh Kabupaten Kota sumber pendapatannya ada tiga yaitu dari Kabupaten kemudian dari Propinsi, dan dari pusat tuturnya kepada hariansiber.com.

” pada tahun 2017 pengelolaan dipindahkan ke Propinsi pembiayaan sekolah BOS hanya dapat dari pusat misalnya kalau dulu waktu dikelola Kabupaten bisa mendapatkan 3-4 Miliar, setelah dikelola oleh Propinsi hanya 1,6 miliar, nah untuk menutupi keperluan-keperluan itu maka sekolah dalam hal ini Dinas pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah, membuat surat edaran karena pendidikan itu semata-mata bukan tanggung jawab Pemerintah saja, tetapi adalah tanggung jawab bersama, yaitu baik masyarakat maupun orang tua wali murit.

Ya Gotong royong, karena terus terang saja membangun pendidikan yang baik itu kita harus gontong royong dan tidak bisa juga harus kepada kepala dinas pendidikan saja, tetapi harus dinas-dinas terkait yang idealnya adalah ikut berkecimpung disitu, ikut berperan, ikut menanganilah menjembatani tentang proses belajar mengajar ini, maka munculah surat edarandan akhirnya ada yang namanya BPP, nah bpp itu besarannya ditentukan musyawarah kepada orang tua dan kesepakatan bersama untuk smkn 1 Buntok itu Rp.50.000,-/ bulan nah itu juga sipatnya tidak memaksa apa bila orang tua wali murit tidak mampu bisa membuat surat keterangan tidak mampu baik dari RT maupun dari desa, nah kalau sudah ada surat keterangan seperti itu maka anak itu sampai lulus tidak akan dipungut biayaya, jadi oleh karena itu saya dari kepala sekolah smkn 1 Buntok orang tua wali murit yang merasa tidak mampu datanglah dan bawalah surat keterangan itu, maka anaknya itu akan tidak dipungut biayaya sampai lulus.

Bahkan dibantu kami membijak sanakan tidak hanya itu, bahkan seragam sekolahpun kami siap membantunya, dan biayaya praktek-praktek pratring yang dilakukan para siswa dilapang itu apabila orang tua tidak mampu itu sekolah membantu katanya…?.
Lalu sehubungan dengan itu terkadang sekolah itu membuat surat supaya membayar supaya melunasi itu adalah mengingatkan sipatnya.
Agar orang tua wali murit jangan terjadi penumpukan, karena ada siswa,siswi setiap tahun itu ternyata selama 2 tahun tu bisa engga bayar,sehingga pada kelas tiga lulus mengambil Ijazahnya itu, untuk mengambil ijazah kan syaratnya kan harus bersih semuanya, seperti pinjam buku, perpustakaan harus dikembalikan, pinjam Leptop di sekolahan juga dikembalikan Uang-Uang semuanya di kembalikan.

” nah ternyata mereka tidak membayar biasa 2 Jt membatayarnya, karena numpuk tadi maka sekolah membuat edaran, menyurati supaya di cicil lima puluh ribu, lima puluh ribu bahkan disekolah itu setiap wali kelas kalau anak-anak itu mau menabung, misalnya sepuluh ribu/ lima ribu itu siap Untuk biaya sekolah itu.
Ini yang kami sampaikan dengan BPP itu, karena kami semua ingin sekolah itu, ya tentunya bisa berjalan dengan baik apa lagi dalam kondisi yang seperti ini, apa lagi dalam keadaan seperti ini yaitu kondisi covid-19 ini sya selaku pimpinan di smkn 1 Buntok mesti merasa betapa susahnya, betapa sulitnya orang tua wali murit ini untuk mencari membiayayai anak sekolah.

Namun dengan kebijak-kebijakan yang ada, orang tua datang ke sekolah menyampaikan apa keluhannya, kami siap untuk membantu orang tua itu.

Ditanya terkait masala bantuan dari pihak ketiga…?

Selama ini untuk bantuan-bantuan dari pihak ketiga serti dari Adaro masih belum ada tutur Joko lelono selaku kepala sekolah smkn 1 Buntok, smn1 Buntok memang pernah dapat bantuan pembuata Aula dari PT.Adaro, PT.Pama Persada Indonesia yang perduli memberi bea siswa anak-anak yang tidak mampu, dan kemudian merekrut tenaga kerja di perusahaannya dari 570 yang mendaftar itu di ambil sebanyak empat puluh orang, PT.PAMA inikan memicu, begitu anak-anak lulus kemudian di rekrut kerja di PT.PAMA ini terus maka bisa meningkat dia tutr Joko Lelono.

” Kalau tentang prasarana-prasarana disini smkn 1 Buntok ya ini masalah klasik ya katanya masih kuranglah iya tutr Joko Lelono kepada hariansiber.com diruang kerjanya, kita tergantung kemampuan Pemerintahnya masing-masing, nah itu penting Investor-Investor yang ada di Daerah kita ini seharusnya peduli dan lebih dekat lagi link and match sehingga imbang antara hasil-hasil bumi kita yang diambil kemudian masayarakat dapat merasakan untuk mewujudkan itu maka perusahaan link and match dengan sekolahan itu perlu pemimpin kita mengadakan pendekatan langsung artinya dalam hal ini Bupati/ atau Gubernut nah itu harus Ucap Joko Lelono.
Kalau ada seperti itu wennsing wonderful/ sungguh luar biasa katanya, maka dari itu kita akan maju, namun selama ini belum ada selain PT.PAMA saja.

Ditambahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi PLT mas Nanang, surat edaran itu kebijakan hukum yang legal, dan menjadi dasar sekolah melakukan pungutan kepada Orang tua siswa, semua prosesnya diatur melalui surat edaran itu.
Pak.Joko dan sekolah lain tidak melakukan kesalahan selagi sesuai dengan surat edaran sebagai dasar, kata Kepala Dinas Pendidikan.

Ditanya tentang tanggung jawab;

Ini Ucapnya, bertanggung jawab bagaimana, kalau konteks yang kita bicarakan ini tentang pungutan disekolah (SMA,SMK) se Kalimantan Tengah dengan berdasar surat edaran yang sudah ada maka ini legal, karena surat edaran diterbitkan melalui Uji publik dengan pihak-pihak terekait sekali lagi, proses pungutan itu ada dalam surat edaran ini tutupnya lewat Chat WattsApp Tanggal 8 Maret 2022.

hariansiber.com

(Nanang Suhaimi)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.