Walikota Blitar Gelar MoU dengan APH, Kawal Pembangunan Tidak Tersangkut Masalah Hukum

2 min read

Walikota Blitar Santoso didampingi Wakil Walikota Tjutjuk menandatangani MoU Kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Blitar.

HARIANSIBER.COM|BLITAR – Walikota Blitar Santoso menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama antara Pemerintah Kota Blitar dengan Polres Blitar Kota dan Kejaksaan Negeri Blitar, di Sasana Praja Kantor Walikota Blitar, Selasa (15/3/2022). Menggandeng aparat penegak hukum (APH) dalam memberi masukan agar pembangunan berjalan lancar, tidak sampai merugikan keuangan negara.

Walikota Santoso menandatangani MoU bersama Kapolres Blitar Kota Argowiyono, dan Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Erry Pudyanto Marwantono. Serta disaksikan Wakil Walikota Tjutjuk Sunario, Sekretaris Daerah Kota Blitar, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“MoU dengan Kejaksaan dan Kepolisian adalah dalam rangka mengawal proyek-proyek strategis mulai dari perencanaan hingga penyerahan kegiatan. Sehingga semua yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Blitar bisa berjalan baik tentunya dengan kerjasama ini,” ungkap Walikota Santoso usai penandatanganan.

Bentuk kerjasama ini nantinya berupa pendampingan secara hukum oleh APH. Sehingga kegiatan pembangunan yang ada tidak sampai tersandung kasus hukum semisal korupsi ataupun mendapat tuntutan masyarakat karena bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang ada.

“Jadi nanti APH memberikan arahan sesuai dengan ranahnya. Kalau ranah Kepolisian nanti Kapolres yang memberikan arahan, kalau ranah Kejaksaan nanti Kajari yang memberikan arahan,” ujarnya.

Setelah MoU ini, Santoso berharap bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh jajaran OPD di Kota Blitar. Untuk berkoordinasi mengkonsultasikan program kerja yang ada bisa berjalan lancar tidak sampai tersangkut masalah hukum.

“OPD harus memanfaatkan secara maksimal supaya proyek yang ditangani itu tidak timbul permasalahan kelak,” tegas orang nomor satu di Kota Blitar.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blitar Erry Pudyanto Marwantono dalam sambutannya, melalui MoU ini bisa memaksimalkan perannya sebagai pengacara negara. Bisa memberikan pendampingan, bantuan, pertimbangan hingga audit hukum kepada pemerintah. Sehingga pemerintah menjalankan tugas tidak sampai mendapat tuntutan hukum yang merugikan keuangan negara.

“Kemarin Kejaksaan Negeri Blitar mendampingi dan memenangkan gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara atas gugatan dari sekelompok masyarakat atas izin mendirikan hotel Santika Blitar. Jika kita kalah maka nilai investasi yang luar biasa besarnya bisa gagal masuk ke Blitar,” kata Kajari Blitar.

 

Penulis: MEIDIAN DONA DONI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.