Walikota Blitar Santoso Apresiasi Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD untuk Perbaikan Kinerja di Tahun 2022

2 min read

HARIANSIBER.COM|BLITAR – Walikota Blitar Santoso mengapresiasi masukan perbaikan jalannya pemerintahan diberikan DPRD Kota Blitar. Seperti yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2021 yang digelar pada Senin (11/4/2022).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim, dan dihadiri Forkopimda, jajaran Kepala OPD, Camat, asisten dan staf ahli Walikota, mendengarkan rekomendasi yang dibuat Pansus LKPJ. Rekomendasi yang dibacakan Ketua Pansus LKPJ, Bayu Setyo Kuncoro ada 15 poin kekurangan dalam pelaksanaan APBD 2021 yang perlu dilakukan perbaikan.

“Saya sangat berterima kasih kepada seluruh anggota dewan, fraksi-fraksi dan juga Pansus yang telah membahas LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2021 yang tadi disampaikan ada 15 rekomendasi. Rekomendasi itu adalah saran dan masukan demi perbaikan program-program utamanya di tahun anggaran 2022 lebih sempurna lagi, dan memang perlu disempurnakan dengan memperhatikan apa yang direkomendasi anggota dewan,” kata Walikota Santoso usai mengikuti rapat paripurna.

Salah satu yang menjadi sorotan dewan dalam LKPJ Tahun 2021, adalah besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar 239,94 miliar. Dalam rekomendasinya meminta segera menyusun dasar rancangan perubahan APBD 2022 dan perubahan rancangan kerja dengan memanfaatkan Silpa ini.

Dewan juga meminta penganalisis penyebab munculnya Silpa di tahun 2021. Serta membuat strategi atau cara efektif meningkatkan serapan anggaran agar realisasi tidak menimbulkan Silpa serupa di tahun mendatang.

“Nanti kan tahun 2024 ini ada pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Itu anggarannya bisa nanti dicadangkan mulai tahun 2023, makanya kenapa kita punya Silpa karena menang dipersiapkan untuk pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada itu,” kata Walikota Santoso.

Santoso mengatakan, anggaran Pemilu serentak membutuhkan dana yang besar yang perlu dicadangkan jauh hari. Ia pun memastikan setelah pemanfaatan Silpa untuk pencadangan ini kegiatan pembangunan yang telah direncanakan bisa berjalan dengan lancar kedepan.

“Dengan sistem pencadangan ini dengan harapan pada saat yang diperlukan sudah siap dananya. Sehingga nanti tidak mengganggu terhadap proses pembangunan,” pungkasnya.

 

Penulis: MEIDIAN DONA DONI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.