Walikota Blitar Santoso Launching MPP Bumi Bung Karno ke Publik, Dorong Kemudahan Investasi di Kota Blitar
HARIANSIBER.COM|BLITAR – Kota Blitar semakin menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan meluncurkan atau me-launching ke publik Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Bung Karno, pada Senin (17/2/2025). Kehadiran MPP ini diharapkan memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat tetapi juga bisa menjadi magnet agar investasi masuk ke Blitar.
Wali Kota Blitar, Santoso, menegaskan bahwa MPP Bumi Bung Karno bukan sekadar pusat pelayanan, tetapi juga motor penggerak perekonomian daerah. Dengan adanya MPP, perizinan yang sebelumnya memakan waktu lama kini bisa diproses lebih efisien, sehingga investasi di Kota Blitar diharapkan semakin meningkat.
“Alhamdulillah, hari ini PTSP meluncurkan Mal Pelayanan Publik yang sudah lama kita rencanakan. Ada 24 dinas dan instansi yang siap memberikan pelayanan di sini. Ini menjadi langkah penting agar masyarakat dan investor bisa mendapatkan kepastian dalam berbagai perizinan,” ujar Santoso usai melaunching MPP Bumi Bung Karno.
MPP Bumi Bung Karno dirancang untuk memangkas birokrasi yang berbelit, sehingga investor dan pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus berbagai izin di banyak tempat. Semua proses kini bisa dilakukan dalam satu lokasi dengan sistem yang lebih jelas dan terintegrasi.
“Kami ingin MPP ini tidak hanya mempercepat layanan bagi masyarakat umum, tetapi juga memberi kepastian kepada investor. Jika ingin mengurus izin usaha, harus jelas kepada siapa mereka harus mengurus, berapa lama prosesnya, hingga kapan bisa selesai,” terang Santoso.
Dengan kepastian waktu dan biaya dalam pengurusan perizinan, para pelaku usaha akan lebih nyaman dan percaya diri dalam menanamkan modalnya di Kota Blitar. Hal ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Agar semakin nyaman bagi masyarakat dan investor, Pemerintah Kota Blitar juga terus menyempurnakan berbagai fasilitas di MPP, termasuk infrastruktur pendukung seperti tempat parkir yang lebih nyaman.
“Kami akan terus melakukan penyempurnaan, salah satunya di sisi timur yang perlu didesain ulang untuk area parkir yang lebih baik. Harapannya, masyarakat yang datang ke MPP benar-benar merasa nyaman dalam mengurus keperluannya,” tambahnya.
Santoso juga menekankan bahwa keberadaan MPP Bumi Bung Karno bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi tentang bagaimana pelayanan publik bisa lebih baik dan transparan. Dengan pelayanan yang prima, Kota Blitar bisa menjadi magnet bagi investor dan pelaku usaha.
Dengan hadirnya MPP, diharapkan Kota Blitar semakin menarik bagi para investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kejelasan regulasi, efisiensi layanan, serta kepastian hukum akan menjadi daya tarik utama bagi pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Blitar.
“Kami ingin menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan kondusif. Dengan sistem perizinan yang lebih cepat dan transparan, para investor bisa lebih bersemangat menanamkan modalnya di Kota Blitar. Ini adalah langkah nyata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Santoso.
Sementara itu, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KTPSP) Kota Blitar, Heru Eko Purnomo, menyatakan bahwa keberadaan MPP akan semakin mempermudah proses perizinan, terutama bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Blitar.
“Mall Pelayanan Publik memberikan layanan perizinan terpadu dalam satu atap, sehingga masyarakat dan investor lebih mudah dalam mengurus perizinan. Dengan kemudahan ini, harapannya Kota Blitar bisa terus berkembang menjadi kota yang lebih keren dan menarik bagi para pelaku usaha,” ujar Heru Eko Purnomo.
Heru menjelaskan pelayanan di MPP ini diantaranya instansi pemerintah pusat seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Taspen. Lalu instansi pemerintah Kota Blitar seperti BPKAK, Dispendukcapil dan Dinas Kesehatan. Sektor perbankan juga ada dari Bank BRI dan Bank Jatim. Lalu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pos Indonesia. Selain itu, terdapat lembaga keagamaan dan hukum, seperti Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Tak ketinggalan, DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) turut menjadi sebagai bagian dari MPP Bumi Bung Karno.
Acara launching MPP Bumi Bung Karno ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Blitar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Blitar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan dukungan penuh terhadap keberadaan MPP sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Kota Blitar.
Penulis: MEIDIAN DONA DONI